Jejakfakta.com, Makassar -- Pengamat Politik Rocky Gerung menilai tantangan terbesar di negara demokrasi saat ini adalah jeratan Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang saat ini banyak disalahgunakan oleh penguasa, termasuk yang menjerat dirinya.
Hal tesebut menjadi pertanyaan kepada Calon Presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan.
“Kenapa saya mesti ulas itu karena saya kena UU itu. Pertanyaan saya apakah Anies akan membatalkan UU itu demi saya yang sahabatnya atau demi demokrasi,” kata Rocky dalam Diskusi IKA Alumni Univeritas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Sabtu (18/11/2023).
Baca Juga : Relawan Mileanies di Makassar Galakkan Spanduk Rakyat, Dibuat dari Kain Karung Beras
Selain itu, menurut Rocky demokrasi merupakan jaminan mutlak tentang kebebasan dalam berfikir, yang dapat menghasilkan kebebasan dalam berpendapat setiap warga negara.
“Tidak mungkin ada pikiran tidak di ucapkan dengan pendapat poin saya adalah kita sekarang dibikin dungu karena tidak mampu mengucapkan pendapat,” ujarnya.
“Kalau Rocky Gerung (dirinya) berpendapat harus sopan dan santun. Saya akan sopan dan santun pada ulama dan pada orang tua saya tidak mungkin sopan dan santun pada pejabat,” sambungnya.
Baca Juga : Anies Baswedan Tunjukkan Desain dan Tandatangani Kontrak Politik Bangun Mattoanging Internasional Stadium
Sementara itu, Capres Koalisi Perubahan itu langsung menjawab. Jika dirinya terpilih menjadi Capres maka melakukan revisi terkait UU ITE tersebut.
“Maka saya menjawab itu gampang, itu bisa direvisi, akan dikoreksi,” jawab Anies.
Selain itu, saat ditanya oleh Host, Dwi Anggia tentang kritikan yang dilakukan Rocky hingga membawanya ke kasus UU ITE, Anies mengatakan Rocky melakukan hal itu dengan akal sehat.
Baca Juga : Ciptakan Kepercayaan Masyarakat pada Pemilu 2014, Anies Baswedan: Aparat Negara Harus Tunjukkan Sikap Netral
“Dia mengkritik dengan menggunakan kewarasan dan akal sehat,” ucapnya.
Kemudian menurut Anies, jika kebebasan berfikir dibuka maka timbul sebuah pendapat pro dan kontra, yang dapat membuat kebijakan pemerintah semakin solid.
Anies menegaskan bahwa sebuah kritikan untuk pemerintah adalah urusan dari pengkritik bukan urusan pendengar kritikan. Sehingga harus diberikan ruang untuk mengkritik.
Baca Juga : Rocky Gerung Mengaku Ditersangkakan PDIP ke Ganjar Pranowo
Anies juuga menerangkan bahwa kritikan rakyat untuk pemerintah tidaklah merugikan sebuah negara, melainkan jika kritikan rakyat tidak dibebaskan maka akan merugikan sebuah negara dan rakyatnya.
“Siapa yang paling dirugikan ketika ruang kebebasan itu hilang yang paling dirugikan adalah seluruh rakyat dan justru penyelenggara negara, bukan pengkritik yang paling dirugikan bukan pemerintah yang paling dirugikan, tapi adalah rakyat harusnya tercerdaskan dan negara yang seharusnya bisa membuat negara yang lebih baik,” tutupnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
