Jejakfakta.com, Luwu Timur -- Asosiasi Petani Lada dan Pejuang Perempuan Loeha Raya menolak untuk hadir dalam pertemuan yang diduga diadakan oleh konsultan sewaan PT. Vale.
Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Asosiasi Petani Lada dan Pejuang Perempuan Loeha Raya enggan menghadiri konsultasi, karena dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. Vale Indonesia yang berada di Luwu Timur.
Ali Kamri, salah satu perwakilan Asosiasi Petani Lada Loeha Raya mengatakan, bahwa masyarakat Loeha Raya yang mayoritas yang melakukan penolakan tambang menolak untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh konsultan sewaan PT. Vale.
Baca Juga : Gelar Diseminasi, Walhi Sulsel Sebut Nilai Valuasi Ekonomi Kawasan Tanamalia Sebesar 3,6 Triliun Per Tahun
"Karena kami tahu bahwa keberpihakannya cenderung menguntungkan PT Vale bukan masyarakat khususnya Petani Lada dan Perempuan. Kami tidak ingin ada pertemuan yang dilakukan oleh pihak Vale di luar kampung kami", ujar Ali dalam keterangannya yang diterima Jejakfakta.com, Senin (20/11/2023).
Selain Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, perempuan juga dengan tegas menolak segala bentuk konsultasi yang dinilai tidak berpihak kedapa masyarakat terkhusus perempuan.
Hasma, Ketua Pejuang Perempuan Loeha Raya menegaskan, bahwa mereka dengan tegas menolak tambang PT Vale Indonesia di Tanamalia.
Baca Juga : Ribuan Petani Merica Demo PT Vale Indonesia, Tuntut Keluar Dari Blok Tanamalia
"Kami tidak mau terima bujukan karena kalau kebun lada kami hilang di mana lagi kami mau cari hidup? Kalau hutan dikeruk sama ditambang maka sumber air kami akan kotor seperti yang sudah terjadi di tempat lain," ucap Hasma.
Sementara itu, Rahmat Kottir, Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel menyatakan bahwa PT. Vale tidak bertanggung jawab, sebab mereka selalu melakukan pertemuan dan konsultasi tidak tepat sasaran.
Pasalnya, pertemuan tidak menghadirkan representatif petani lada dan perempuan yang akan terdampak. Pun tidak pernah mengadakan konsultasi publik di Loeha Raya.
Baca Juga : Petani Merica Loeha Bantah Pernyataan Vale Indonesia: Hentikan Eksplorasi di Tanamalia
"PT Vale Indonesia jelas sudah melanggar ketentuan dengan tidak melakukan konsultasi publik dengan petani lada dan perempuan yang akan terdampak akibat pertambangan di Blok Tanamalia. Pertemuan yang pernah dilakukan hanya berupa pengguguran tanggung jawab karena tidak bermakna dan sangat jauh dari wilayah (akan) terdampak," jelas Rahmat.
Rahmat juga menegaskan, bahwa jika memang PT. Vale bertanggung jawab sebagai pemilik konsesi di Blok Tanamalia. Seharusnya konsultasi publik dan forum diskusi lainnya dilakukan secara partisipatif di sekitar daerah yang akan terdampak.
"Agar semua masyarakat mengetahui dampak yang akan terjadi jika tambang dilakukan di kawasan hutan dan kebun lada," tutupnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
