Jejakfakta.com, Makassar -- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Sulsel (AMPDS) menggelar Mimbar Demokrasi, sebagai bentuk perlawanan terhadap politik dinasti yang secara terang-terangnya dilakukan penguasa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait batas usia cawapres di Pilpres 2024 menjadi simbol lahirnya kekuatan Neo Orde Baru (Orba) Jokowi.
Mimbar Demokrasi dengan tema Lawan Dinasti Politik dan Pelanggaran HAM, aliansi yang tergabung dari 15 kampus di Sulsel ini berlangsung di Lapangan Kampus Stiem Amkop Makassar, Minggu (17/12/2023). Turut mengundang dari berbagai komunitas seperti komunitas becak motor, angkutan umum, dan motor vespa hingga disabiltas.
Baca Juga : Jusuf Kalla Tempuh Jalur Hukum, Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Bareskrim
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah poster bernada protes dibagikan oleh mahasiswa, diantaranya, 'Jokowi perusak demokrasi, Neo Orba. #BangkitBerlawan.' Selain itu, sejumlah mahasiswa menggunakan topeng "V for Vendetta" sebagai simbol gerakan perlawanan rezim Joko Widodo.
Inisiator Aliansi, Aspar mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk perlawanan atas keputusan MK terkait batas usia Cawapres, yang diduga akan terbangun dinasti politik Neo Orba Jokowi di masa yang akan datang.
Dugaan dinasti politik Jokowi yang dimaksud karena mantan Ketua MK, Anwar Usman sendiri merupakan saudara dari istri Presiden, Iriana dan paman dari cawapres Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga : Pemilu 2024 Jadi Anomali, Demokrasi Merosot Akibat Cawe-cawe Kekuasaan
“Politik dinasti Jokowi sesuatu yang harus di lawan, hasil keputusan MK terkait no 90 yang diketuai MK Anwar Usman,” bebernya.
Keputusan tersebut, menurut Aspar mencederai nilai hukum dan demokrasi di Indonesia dan telah melanggar kode etik dalam Mahkamah Konstitusi.
“Keputusan MK melakukan pelanggaran etik berat dan ini mencederai bukan saja hukum di negeri ini. Tapi juga etika publik dan nurani rakyat terganggu karena masyarakat biasa akan menggap hasil keputusan tersebut nantinya yang bisa menjadi pejabat atau Presiden di kemudian hari itu orang-orang (keluarga/kerabat)yang pernah menjabat Presiden atau wakil Presiden,” tegasnya.
Baca Juga : Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup: Doxing Peneliti ICW Picu Sorotan Publik
Sayangnya, keputusan Anwar Usman terkait batas usia cawapres telah diketuk. Namun, Aspar mengaku dirinya dan semua yang tergabung dalam aliansi akan terus mengkampanyekan terkait dugaan politik dinasti yang dibangun oleh Presiden RI, Joko Widodo.
“Tetap mengkampanyekan dan melawan politik dinasti ini,” pungkasnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
