Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah mematangkan skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
“Hari ini kami menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada akhir pekan lalu di mana Kementerian PANRB diminta untuk mengoordinasikan skenario perpindahan ASN yang komprehensif dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami menyiapkan beberapa skenario, mulai dari skenario ideal hingga skenario bertahap,” kata Anas dalam pernyataan tertulisnya, Senin (22/01/2024).
Presiden Jokowi, dalam kunjungan ke IKN Rabu (17/1/2024), mengaku optimistis IKN akan menjadi pusat upacara 17 Agustus 2024, bukan lagi di Jakarta. Sebuah sinyal bahwa ASN Jakarta sudah harus "beres-beres" ke IKN sebelum Agustus.
Baca Juga : ASN Luwu Timur Masuk Komcad Sulsel 2026, 8 ASN Resmi Jadi Komponen Cadangan Pertahanan Negara
Dalam pembuatan skenario yang ideal terkait pemindahan ASN ke IKN, Kementerian PANRB juga terus memetakan jumlah ASN yang akan pindah bekerja ke IKN.
Menurut Anas, dinamika terkait pemindahan ASN ini terus berkembang, menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang akan siap untuk dihuni nantinya.
Anas mengatakan, untuk menyiapkan skenario pemindahan ASN ini, pihaknya tidak bekerja sendirian. Secara paralel, skenario disusun bersama dengan Otorita IKN (OIKN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan unsur pertahanan dan keamanan yang melibatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI, serta Polri.
Baca Juga : 81 ASN Kabupaten Pangkep Terima Satyalencana Karya Satya dari Presiden
Anas menegaskan, Kementerian PANRB juga akan mengintensifkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait data pemetaan jumlah ASN yang akan pindah dari masing-masing instansi. Selain itu, lanjut Anas, Kementerian PANRB juga diminta untuk menyiapkan jumlah kebutuhan ASN, baik yang diusulkan dari ASN yang sudah ada maupun yang akan direkrut, dari tiap kementerian dan lembaga untuk penempatan di IKN.
Menurut Menteri Anas, dalam pengusulan kebutuhan pada Seleksi CASN Tahun 2024, perlu disiapkan formasi khusus yang disiapkan untuk langsung bekerja di IKN. Bukan hanya dari Otorita IKN saja, melainkan juga dari seluruh unsur pemerintah pusat yang akan pindah ke IKN sesuai tahapannya.
Baca Juga : Pendaftaran PPPK 2024 Tahap II hingga 7 Januari 2025 Pukul 23.59 WIB
“Presiden meminta agar kami juga menyiapkan formasi kebutuhan bagi fresh graduate, bukan saja untuk Otorita IKN, tetapi juga seluruh kementerian dan lembaga yang akan pindah ke IKN Nusantara,” kata Anas.
Dalam pembuatan skenario pemindahan ASN ke IKN ini, Anas mengatakan pihaknya tidak hanya mengoordinasikan jumlah ASN dari pemerintah pusat yang akan pindah saja. Lebih dari itu, Kementerian PANRB juga harus menyiapkan skenario agar fungsi pemerintahan dapat langsung berjalan optimal.
“Tentu kita koordinasi dengan kementerian/lembaga juga berapa sesungguhnya yang diperlukan bagi talenta-talenta unggul yang akan dipilih oleh kementerian/lembaga untuk langsung berkantor di IKN Nusantara,” katanya.
Baca Juga : Menteri PANRB Harap BGN Perhatikan Proses Bisnis Program Makan Bergizi Gratis
Selain terkait dengan sumber daya manusia (SDM) aparatur, Kementerian PANRB juga bertugas untuk menyiapkan tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan di IKN. Anas menyampaikan, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi juga harus sudah matang untuk diimplementasikan di IKN.
“Hal ini terkait dengan transformasi digital pemerintahan, khususnya portal Layanan Aparatur Negara, agar skenario pemindahan ASN dan sistem tata kelola pemerintahan berjalan serentak dan saling terintegrasi. Hal ini sejalan dengan penyiapan government technology (GovTech) yang juga sedang kami siapkan,” kata Anas.
Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif di IKN, lanjut Anas, diperlukan implementasi SPBE yang baik serta beberapa pendukung. Di antaranya interkoneksi data dan informasi, interoperabilitas aplikasi dan teknologi informasi, serta standar sistem dan keamanan informasi. Selain itu, juga dibutuhkan proses bisnis tematik cross-cutting, integrasi layanan digital berbagi pakai, serta shared office.
Baca Juga : Menteri PANRB Paparkan Prinsip Penataan Tenaga Non-ASN Tahun 2024: Hindari PHK Massal
17 Agustus 2024 di IKN
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) optimistis penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dapat digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024.
“Saya optimistis insyaallah di 17 Agustus 2024 kita akan bisa melakukan upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara,” kata Presiden kepada awak media di Sumbu Kebangsaan, Kawasan IKN, Kabupaten Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (17/1/2024), usai melakukan peninjauan dan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur.
Presiden menyebut perkembangan pembangunan IKN terus menunjukkan hasil yang baik yang ditandai makin banyaknya investasi masuk ke IKN. Satu di antaranya adalah Hotel Jambuluwuk Nusantara yang hari ini pembangunannya dimulai dengan groundbreaking oleh Presiden Jokowi.
“Tadi kita telah melakukan peletakan batu pertama Hotel Jambuluwuk, hotel dan resort ini. Ini adalah hotel dan resort yang keenam dan kita harapkan semuanya bisa segera memulai dan menyelesaikan pembangunannya secepat-cepatnya,” kata Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyambut baik pembangunan logistik hub oleh PT Pos Indonesia bekerja sama dengan PT Bina Karya. Menurut Presiden, hal itu akan melengkapi fasilitas dan infrastruktur yang belum ada di IKN.
“Artinya, urusan logistik sekarang sudah ada yang menanganinya yaitu Pos Indonesia dan Bina Karya," katanya.
“Tambahan-tambahan yang belum ada saya kira akan menambah fasilitas, menambah akomodasi bagi tamu-tamu yang akan berkunjung ke Ibu Kota Nusantara."
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut bahwa ke depannya akan ada delapan hingga 10 proyek yang setiap bulannya akan dilakukan peletakan batu pertama. Menurutnya, banyak investor yang antre untuk membangun di IKN.
“Sebetulnya memang yang antre banyak tapi perlu juga diverifikasi, perlu disaring sesuai dengan kebutuhan yang ada di Ibu Kota Nusantara,” kata Presiden. (Kementerian PANRB dan BPMI Setpres)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
