Jejakfakta.com, Makassar -- SETARA Institute menggelar peningkatan kapasitas terhadap sejumlah kelompok masyarakat sipil di Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan untuk berupaya mengangkat isu-isu kelompok marjinal jadi perhatian serius menjelang pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan.
Dalam pendidikan kali ini, Setara Institute mengangkat tema "Merancang Agenda Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Kelompok Marjinal di Provinsi Sulawesi Selatan" yang berlangsung selama dua hari di Kota Makassar tertanggal 5-7 Maret 2024.
"Kegiatan ini secara spesifik menyasar kepada kelompok minoritas agama/kepercayaan, minoritas etnis, disabilitas, ragam gender dan seksual, masyarakat adat, serta berbagai organisasi masyarakat sipil di Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja dalam advokasi isu-isu kelompok marjinal," kata Nasrun panitia pelaksana kegiatan.
Baca Juga : Terminal Daya Makassar Disiapkan Jadi Pusat Logistik, Investasi Baru dan Solusi Kemacetan
Nasrun menjelaskan bahwa pendidikan inklusi dan demokrasi itu merupakan pilar yang saling menguatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan kepentingan bersama seluruh unsur masyarakat. Olehnya itu, kata Nasrun penting selalu melakukan pendidikan di masyarakat.
Bukan tanpa sebab, berdasarkan penelitian yang dilakukan Setara Institute bahwa masih terdapat kelompok marjinal yang belum sepenuhnya mendapatkan haknya maupun perlindungan.
"Berbagai hasil riset SETARA Institute menunjukkan masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal," jelasnya.
Baca Juga : Transisi Energi Dipertanyakan, Konflik Agraria hingga PHK Buruh Masih Membayangi Industri Nikel
"Produk hukum diskriminatif terhadap kelompok marjinal terutama minoritas SARA, ragam gender dan seksual, masyarakat adat, disabilitas, hingga perempuan, menjadi refleksi bahwa isu-isu kelompok marjinal masih belum diketengahkan sebagai isu bersama dalam agenda pembangunan," sambungnya
Dengan kata lain, Nasrun menginginkan dalam rencana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu memastikan lagi agar agenda pembangunan yang akan dijalankan lebih inklusif terhadap kelompok rentan.
Sehingga menjelang pesta demokrasi Pilkada serentak 2024, kata Nasrun, penting kembali menggaungkan isu-isu inklusif agar menjadi perhatian khusus para kontestan calon kepala daerah.
Baca Juga : 90 Anak Gowa Berangkat ke Sekolah Rakyat, Peluang Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan
"Menyuarakan isu-isu kelompok marjinal penting digaungkan kepada publik, terutama bakal calon kepala daerah, agar dapat mempertimbangkan keberadaan, pengalaman, dan kebutuhan yang berbeda dari kelompok marjinal," jelasnya.
"Tidak hanya dalam penyusunan kebijakan agar lebih partisipatif dan inklusif, namun juga memastikan agar produk hukum daerah yang dibuat berpihak pada eksistensi kelompok minoritas dan marjinal," sambungnya.
Dari hasil kegiatan yang terlaksana selama dua hari tersebut, kata Nasrun, terbentuk Koalisi dengan nama ASPIRASI (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demorkasi) Sulawesi Selatan.
Baca Juga : HUT Dekranas 2026 Resmi Ditutup, Tito Karnavian Sebut Makassar Catat Sejarah Baru
Selain itu, lahir beberapa kesimpulan sekaligus pemetaan yang mesti jadi perhatian bersama dalam mewujudkan kepentingan para kelompok rentan.
"Satu, Meningkatkan literasi publik untuk menguatkan pemahaman tentang kelompok marjinal, kedua mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas ruang-ruang dialog yang konstruktif antara kelompok marjinal dengan eksekutif dan legislative dalam pembahasan agenda-agenda pembangunan daerah dan mengintensifkan komunikasi dengan aktor-aktor politik untuk menyalurkan aspirasi kelompok marjinal," pungkasnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
