Kamis, 02 Januari 2025 09:00

Pemkot Makassar Tak Dapat Predikat Pelayanan Prima Hasil Evaluasi Kementerian PANRB 2024

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menghadirkan sebuah ruangan berukuran besar di lantai 10 gedung Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani yang juga disebut War Room. Menurut Diskominfo Makassar,  di tempat inilah berbagai aktivitas masyarakat dapat dipantau dan juga menampung ratusan aduan warga yang masuk tiap harinya.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menghadirkan sebuah ruangan berukuran besar di lantai 10 gedung Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani yang juga disebut War Room. Menurut Diskominfo Makassar, di tempat inilah berbagai aktivitas masyarakat dapat dipantau dan juga menampung ratusan aduan warga yang masuk tiap harinya.

“Terima kasih kepada instansi pemerintah atas segala upaya memberikan pelayanan terbaiknya. Prestasi ini menjadi motivasi bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat,” kata Deputi Bidang Pelayanan Publik PANRB Otok Kuswandaru.

Makassar, jejakfakta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pada penghujung tahun 2024, mengumumkan hasil evaluasi pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024. Nama Pemerintah Kota Makassar tidak masuk peringkat.

Melansir dari menpan laman resmi PANRB, terdapat tiga hasil evaluasi yakni Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP); Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan; dan Evaluasi Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP).

Hasil evaluasi pelayanan publik ini juga ditetapkan berdasarkan Kepmen PANRB No. 659/2024 tentang Hasil PEKPPP pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024; Kepmen PANRB No. 661/2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan MPP; dan Kepmen PANRB No. 662/2024 tentang Hasil Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Baca Juga : Makassar Genjot Transformasi Digital, Infrastruktur Canggih untuk Layanan Publik Inovatif

Predikat Pelayanan Prima dalam Evaluasi Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024

• Kategori Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Provinsi

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Baca Juga : Pemkot Makassar Hadirkan Command Center Super Canggih di Awal Tahun

2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

3. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta

4. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan

Baca Juga : Naik! Hasil Evaluasi 'Smart City' Kota Makassar 3,64

5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

6. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Baca Juga : Kini Layanan PDAM Buka di MPP Makassar Lantai 2 MGC

• Kategori Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Kota

1. Pemerintah Kota Surakarta

2. Pemerintah Kota Bandung

Baca Juga : DIA Siap Hadirkan Akses Internet di Seluruh Desa Sulsel, Solusi untuk Pembangunan Digital

3. Pemerintah Kota Depok

4. Pemerintah Kota Madiun

5. Pemerintah Kota Palembang

6. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

7. Pemerintah Kota Denpasar

8. Pemerintah Kota Bogor

9. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

10. Pemerintah Kota Salatiga

11. Pemerintah Kota Sukabumi

12. Pemerintah Kota Magelang

13. Pemerintah Kota Metro

14. Pemerintah Kota Kotamobagu

15. Pemerintah Kota Bekasi

16. Pemerintah Kota Cimahi

17. Pemerintah Kota Malang

18. Pemerintah Kota Surabaya

19. Pemerintah Kota Banjarmasin

20. Pemerintah Kota Yogyakarta

21. Pemerintah Kota Pasuruan

22. Pemerintah Kota Blitar

23. Pemerintah Kota Banjar

24. Pemerintah Kota Medan

• Kategori Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Kabupaten

1. Pemerintah Kabupaten Cilacap

2. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

3. Pemerintah Kabupaten Sleman

4. Pemerintah Kabupaten Jember

5. Pemerintah Kabupaten Banyumas

6. Pemerintah Kabupaten Kudus

7. Pemerintah Kabupaten Sampang

8. Pemerintah Kabupaten Madiun

9. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

10. Pemerintah Kabupaten Jombang

11. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

12. Pemerintah Kabupaten Kebumen

13. Pemerintah Kabupaten Sumedang

14. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

15. Pemerintah Kabupaten Purwakarta

16. Pemerintah Kabupaten Wonogiri

17. Pemerintah Kabupaten Jepara

18. Pemerintah Kabupaten Nganjuk

19. Pemerintah Kabupaten Magetan

20. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

21. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

22. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

23. Pemerintah Kabupaten Garut

24. Pemerintah Kabupaten Muara Enim

25. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

26. Pemerintah Kabupaten Kediri

27. Pemerintah Kabupaten Pemalang

28. Pemerintah Kabupaten Tapin

29. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

30. Pemerintah Kabupaten Subang

31. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

32. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

33. Pemerintah Kabupaten Wonosobo

34. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

35. Pemerintah Kabupaten Pasuruan

36. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

37. Pemerintah Kabupaten Boyolali

38. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

• Kategori Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik

1. Provinsi Jawa Timur - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2. Provinsi Jawa Timur - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

3. Provinsi Nusa Tenggara Barat - Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

4. Provinsi Sumatra Utara - Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Negeri, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

5. Provinsi Lampung - RSUD Dr. H. Abdul Moeloek

6. Provinsi Nusa Tenggara Barat - Dinas Sosial

• Kategori Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Prima

1. Pemerintah Kabupaten Badung

2. Pemerintah Kota Balikpapan

3. Pemerintah Kota Banda Aceh

4. Pemerintah Kota Bandung

5. Pemerintah Kota Banjarbaru

6. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

7. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

8. Pemerintah Kota Cimahi

9. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

10. Pemerintah Kabupaten Kebumen

11. Pemerintah Kabupaten Magetan

12. Pemerintah Kabupaten Pacitan

13. Pemerintah Kota Pekanbaru

14. Pemerintah Kabupaten Purwakarta

15. Pemerintah Kabupaten Semarang

16. Pemerintah Kabupaten Sumedang

17. Pemerintah Kota Surabaya

18. Pemerintah Kota Tarakan

19. Pemerintah Kabupaten Tuban

20. Pemerintah Kota Yogyakarta

“Terima kasih kepada instansi pemerintah atas segala upaya memberikan pelayanan terbaiknya. Prestasi ini menjadi motivasi bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat,” kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru dalam pengumuman, di Jakarta, Selasa (31/12/2024).(PANRB)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Kota #Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi #PANRB #Pemerintah Kota Makassar #Smart City #War Room #MPP Makassar
Youtube Jejakfakta.com