Jejakfakta.com, MAKASSAR – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan menyoroti berbagai permasalahan yang dialami guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan PPPK RI, Senin (13/01/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, turut dihadiri Wakil Ketua Sofyan Syam dan Sekretaris dr. Fadli Ananda. Salah satu poin utama yang disorot adalah kenaikan gaji berkala (KGB) yang belum terbayarkan, regulasi masa pensiun, dan penempatan guru yang tidak sesuai kompetensi.
Ketua DPW PPPK RI Sulsel, Kartika Trasulawati, mengungkapkan kekecewaannya terkait KGB yang tertunda hampir tiga tahun. "Seharusnya KGB bisa diajukan setiap dua tahun. Namun, sampai saat ini belum terealisasi," ujar Kartika.
Baca Juga : DPRD Sulsel Segera Paripurnakan Penetapan Andalan Hati sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Ia juga meminta perhatian terhadap relokasi penempatan guru yang jauh dari domisili dan tidak sesuai kompetensi, serta menyarankan penyamarataan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) antara PNS dan ASN PPPK.
Merespons hal ini, Andi Tenri Indah menegaskan bahwa pembayaran KGB akan dilakukan bertahap. "Tahap pertama untuk lebih dari 3.000 guru PPPK akan dilaksanakan pada Februari 2025, dan tahap kedua pada Mei 2025," jelasnya.
Terkait masa pensiun, Indah menjelaskan bahwa regulasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Namun, karena PPPK berbasis kontrak, penilaian kinerja dan perilaku melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) akan menjadi pertimbangan utama.
Baca Juga : DPRD Sulsel Segera Gelar Rapat Paripurna Penetapan Cagub dan Cawagub Terpilih
Indah juga menyoroti pentingnya evaluasi penempatan guru PPPK agar sesuai kompetensi. Menurutnya, kemampuan dan latar belakang pendidikan harus menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
"Disdik Sulsel perlu melakukan langkah strategis, seperti pemetaan kompetensi, analisis kebutuhan sekolah, mekanisme seleksi yang transparan, serta program pelatihan berkelanjutan untuk guru PPPK," tambah Indah.
Ia memastikan bahwa Komisi E DPRD Sulsel akan terus mengawal implementasi rekomendasi tersebut. "Kami akan melakukan koordinasi intensif dengan Disdik Sulsel dan pihak terkait agar semua perbaikan berjalan sesuai target," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News