Jejakfakta.com, MAKASSAR – Kemacetan yang melanda kota-kota besar di Indonesia, termasuk Makassar, semakin meresahkan. Salah satu penyebab utama adalah pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus melonjak pesat, rata-rata tumbuh 8 persen setiap tahunnya. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar.
Berdasarkan data World Bank 2019, kemacetan di Jakarta sudah menelan kerugian sebesar Rp65 triliun per tahun meskipun kota tersebut telah mengimplementasikan transportasi massal seperti LRT, MRT, dan Transjakarta.

Di Makassar, kerugian akibat kemacetan mencapai Rp12 triliun per tahun, angka yang sebanding dengan kota-kota besar lainnya seperti Semarang, Surabaya, Bandung, dan Medan. Penyebab utama adalah ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, yang dianggap lebih praktis dibandingkan transportasi umum.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Finish 10K MHM 2026, Lebih dari 12 Ribu Pelari Ramaikan Losari
Kepala Bidang Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kota Makassar, Jusman, mengungkapkan bahwa hingga 2024, hanya sekitar 8,6 persen warga Makassar yang memanfaatkan angkutan umum. Dari total 1.516.191 penduduk, hanya 131.605 yang berada dalam jangkauan rute Trans Mamminasata yang berjarak 300 meter dari rumah mereka.
Sementara itu, kendaraan pribadi mendominasi jalanan kota, dengan 92 persen dari total mobilitas menggunakan kendaraan pribadi, di mana 72 persen di antaranya menggunakan sepeda motor. Dari 1.244 ruas jalan di Makassar, 237 di antaranya terjebak kemacetan.
Jusman menambahkan, meskipun ada potensi besar untuk mengembangkan angkutan umum, kondisi yang ada saat ini menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah penumpang sejak 2016 hingga 2024. "Ini karena angkutan umum yang semakin terbatas," ungkap Jusman, Rabu, 19 Februari 2025.
Baca Juga : Pemkot Makassar Kejar Lahan "Clear and Clean", Jembatan Barombong Siap Dibangun 2027
Untuk mengatasi masalah ini, World Resources Institute (WRI) Indonesia melalui program "Kota Masa Depan" menawarkan solusi berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan transportasi rendah karbon dan inklusif.
Kenjana Aulia, perwakilan WRI Indonesia, menjelaskan bahwa mereka melakukan kajian ketahanan dan mobilitas di kawasan metropolitan pesisir Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa, dan Takalar), yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Kenjana mengatakan, penelitian ini menggunakan metode partisipatif untuk menilai tiga aspek utama: kerentanan kota, ketahanan komunikasi, dan kapasitas individu dalam menghadapi tantangan transportasi.
Baca Juga : Makassar Bidik Transportasi Modern, Munafri Tawarkan Skema BTS dan Subsidi APBD untuk Bus Kota Terintegrasi
"Dari hasil kajian ini, kami dapat merancang sistem transportasi yang terintegrasi, aman, efisien, berkelanjutan, dan inklusif. Ini juga melibatkan regulasi dan kebijakan yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah," ujar Kenjana.
Penting bagi Makassar untuk segera memperbaiki sistem transportasi umum agar tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga menciptakan solusi transportasi yang ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup warganya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




