Jejakfakta.com, LUWU TIMUR - Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati, mengikuti Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 4 Februari 2025, di ruang rapat pimpinan kantor bupati, Selasa (6/5/2025).
Nota kesepahaman tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dalam rangka pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Puspawati didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Wahid Sangka dan Inspektur, Salam Latif.
Baca Juga : LKPJ 2025 Gowa Tunjukkan Dampak Nyata: Kualitas Hidup Naik, Kemiskinan Turun
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi lintas sektor yang kuat guna menciptakan sistem perizinan yang bersih, efisien, dan berintegritas.
Hal ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan investasi, serta menurunkan angka kemiskinan di daerah.
“Komitmen dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan menjadi kunci penting dalam mewujudkan perizinan yang transparan dan akuntabel,” ungkap Wabup Puspawati usai kegiatan.
Baca Juga : Kepala UPTD PPA Lutim Hj. Shakira: Pelayanan Sosial Harus Menjangkau yang Tak Mampu Datang
Puspawati mengaku bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyambut baik inisiatif ini dan berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola perizinan agar sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
