Jejakfakta.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi dari jajaran Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEM) Kota Makassar di Balai Kota, Rabu (25/6/2025). Pertemuan ini menjadi momen penguatan sinergi antara IPEM dan Pemerintah Kota Makassar dalam pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi syariah.
Ketua IPEM Makassar, Dr. Irene Nizar, menyampaikan komitmen organisasinya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan kewirausahaan, khususnya di kalangan perempuan muslimah.

"IPEM telah aktif sejak 2017 mendampingi pelaku usaha lokal dengan nilai-nilai syariah. Kami hadir untuk menyampaikan kembali visi, misi, serta kesiapan bersinergi lebih erat dengan pemerintah kota," ujar Irene.
Baca Juga : Benchmark ke Blok M, Munafri Siapkan Pasar Sentral Makassar Jadi Ikon Ekonomi Modern dan Ruang Hidup Baru
IPEM juga menyoroti pentingnya pelatihan, fasilitasi usaha, serta kemitraan dalam program-program pemberdayaan ekonomi syariah. Irene berharap Pemkot Makassar dapat memberi ruang lebih luas bagi pengusaha muslimah, khususnya dalam mendukung kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM.
"Kami membawa semangat integritas, prinsip syariah, dan pemberdayaan komunitas yang siap memberi warna baru bagi pembangunan ekonomi lokal," tambahnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merespons positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mendukung tumbuhnya pelaku usaha lokal, khususnya perempuan, sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan.
Baca Juga : Munafri Ultimatum Sekolah di Makassar: Perpisahan Berbayar Dilarang, Kepsek Membandel Terancam Dicopot
"Kami membuka ruang selebar-lebarnya untuk kolaborasi produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Munafri yang akrab disapa Appi.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkot Makassar akan terus mendorong penggunaan produk lokal dalam belanja pemerintah, termasuk pengadaan barang dan jasa. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
"Belanja pemerintah harus berpihak pada produk lokal. Kita akan pastikan kebijakan ini berjalan, termasuk dengan alokasi anggaran untuk sektor UMKM," tegas Munafri.
Munafri menekankan pentingnya sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, hingga BUMD agar perputaran ekonomi di Kota Makassar tetap dinamis dan berpihak pada pelaku usaha lokal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




