Jejakfakta.com, JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen kuat dalam penerapan sistem meritokrasi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemkot Makassar terus mendorong reformasi birokrasi berbasis kinerja dan profesionalisme.
Langkah nyata ini terlihat dalam pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, yang digelar di Kantor BKN, Jakarta, pada Kamis (31/7/2025).

Pertemuan tersebut membahas tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan implementasi sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di Kota Makassar.
Baca Juga : Kekeringan Meluas, BPBD Makassar Kerahkan 25 Armada Salurkan Air ke 26.888 KK

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin hadir langsung memimpin delegasi. Ia didampingi oleh Sekda A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, serta tim ahli yang terdiri atas Prof. Dr. Nurlina Zubair dan Hudli Huduri.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan, sistem merit yang dikembangkan menekankan pada tiga pilar utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa pengaruh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Tutup FKPPI XIX Sulsel Padel Open Tournament 2026
Munafri juga menyampaikan bahwa reformasi birokrasi Makassar diperkuat dengan transformasi digital dalam manajemen ASN. Kolaborasi dengan BKN dan para pakar diharapkan dapat mempercepat proses ini.
“Kami optimis reformasi kepegawaian bisa berjalan sistemik dan berdampak luas,” tegasnya.
Makassar Jadi Pilot Project Nasional
Baca Juga : BAZNAS Makassar Bangun Solusi Air Bersih Jangka Panjang, Siapkan Tandon dan Sumur Bor
Komitmen Pemkot Makassar mendapat respons positif dari BKN. Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, mengungkapkan bahwa Kota Makassar ditargetkan menjadi kota percontohan nasional dalam penerapan manajemen talenta berbasis sistem merit.
“BKN memberi kepercayaan agar Makassar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain,” kata Kamelia.
Menurutnya, sistem merit bukan sekadar metode promosi jabatan, melainkan alat strategis untuk memetakan potensi ASN secara objektif. Pemkot Makassar juga menggandeng pakar transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem teknologi kepegawaian.
Baca Juga : Respons Kelangkaan LPG 3 Kg di Makassar, Munafri Minta Pertamina Tambah Pasokan dan Perketat Pengawasan
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyambut baik langkah Pemkot Makassar. Ia menekankan bahwa konsistensi dan integritas adalah kunci sukses dalam implementasi merit system.
“Dengan sistem ini, ASN bisa ditempatkan sesuai kompetensi dan kinerjanya. Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Zudan.
Pemerintah Kota Makassar kini berada di garis depan dalam transformasi tata kelola ASN di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari BKN dan kolaborasi para ahli, Makassar berpeluang menjadi acuan nasional dalam membangun birokrasi yang profesional, modern, dan berintegritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



