Jejakfakta.com, MAKASSAR – Dalam upaya memperkuat sinergi penanganan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar menggelar Koordinasi Data Stunting pada Rabu, 8 Oktober 2025, bertempat di Puskesmas Tamalanrea.
Kegiatan ini diikuti oleh 27 peserta yang terdiri dari perwakilan lintas sektor seperti tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, UPT KB, serta praktisi gizi.
Menurut Kepala Dinas DPPKB Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan mengatakan, agenda utama kegiatan adalah menyatukan persepsi dalam validasi dan integrasi data stunting sebagai dasar kebijakan intervensi yang tepat sasaran.
Baca Juga : SSJ Kembali Menggeliat Usai Ramadan, Ribuan Warga Padati BBG Luwu Timur
Dalam sambutannya, drg. Weri L.P. Saroengoe, narasumber utama kegiatan ini, menekankan bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada kualitas data yang akurat dan terintegrasi.
“Kita tidak bisa bergerak tanpa data yang benar. Validasi data stunting adalah fondasi awal untuk intervensi yang tepat. Kalau datanya salah, maka kebijakan kita juga akan salah sasaran,” ujar drg. Weri.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Tamalanrea, yang menjadi tuan rumah kegiatan, menggarisbawahi peran penting Puskesmas dalam pemantauan status gizi balita.
Baca Juga : 2.181 Usulan Masuk Musrenbang 2026, Munafri Bongkar “Deep State” di Birokrasi Makassar
“Kami setiap hari berada di lapangan, bertemu langsung dengan masyarakat. Karena itu, kami siap menjadi ujung tombak dalam memastikan data gizi anak benar-benar mencerminkan kondisi riil,” katanya.
Dalam sesi pemaparan, Marwati, SKM, M.Kes, menjelaskan pendekatan intervensi gizi yang bisa diterapkan sesuai hasil analisis data.
“Kita harus membedakan intervensi yang bersifat spesifik seperti pemberian makanan tambahan, dengan intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih dan sanitasi. Semuanya saling berkaitan,” ungkap Marwati.
Baca Juga : SPPG Bajeng Barat Jadi Penggerak Gizi dan Ekonomi Lokal, Wabup Gowa Dorong Perluasan Program MBG
Dari sisi pemerintahan wilayah, Camat Tamalanrea, Adnan Tasrik, S.Pt, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung setiap program percepatan penurunan stunting di wilayahnya.
“Koordinasi seperti ini sangat penting. Pemerintah kecamatan akan selalu siap memfasilitasi dan mendukung kegiatan lintas sektor, karena stunting bukan hanya isu kesehatan, tapi juga pembangunan manusia,” ujar Adnan.
Senada dengan itu, Iswanto, S.Kom dari UPT KB Tamalanrea, menjelaskan bahwa program keluarga berencana (KB) juga memiliki peran signifikan dalam pencegahan stunting sejak hulu.
Baca Juga : Jaga Citra Kota, Wali Kota Makassar Terapkan Sertifikat Standar Higienitas di Rumah Makan
“Dengan perencanaan keluarga yang baik, jarak kelahiran yang ideal, dan edukasi kepada calon orang tua, kita bisa menurunkan risiko stunting sejak sebelum anak lahir,” jelasnya.
Kegiatan koordinasi ini berlangsung dinamis dan interaktif, dengan sesi diskusi yang membahas tantangan di lapangan, seperti belum sinkronnya pendataan antar instansi, hingga perlunya sistem informasi yang terintegrasi.
Di akhir kegiatan, para peserta sepakat bahwa sinergi lintas sektor adalah kunci utama dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Baca Juga : Resmikan Sekretariat PPNI, Munafri: Perawat adalah Wajah Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan
“Ini bukan tugas satu instansi saja. Butuh kerja kolaboratif dari semua pihak agar intervensi kita berjalan efektif dan berdampak nyata,” tutup drg. Weri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
