Jejakfakta.com - MAKASSAR - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Kolaborasi OPD dalam Audit TIK dan Penetapan Standar Layanan Lontara+” di Hotel Aston Makassar, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat integrasi layanan publik digital di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar, Andi Muh Yasir, secara resmi membuka forum tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi guna memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang responsif dan transparan.
“Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, tetapi juga menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat sebagai penerima manfaat utama,” ujarnya.
Baca Juga : Dekatkan Layanan ke Masyarakat, Tim Lontara+ Ramaikan CFD Makassar
Yasir menambahkan bahwa FGD ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap layanan publik yang terintegrasi dalam aplikasi Lontara+. “Melalui forum ini, kita ingin memastikan setiap layanan memiliki kejelasan waktu dan prosedur. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai dan memantau kinerja layanan publik secara terbuka,” lanjutnya.
Peserta kegiatan terdiri dari admin Lontara+ setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Mereka aktif mendiskusikan dan menyepakati standar layanan aduan digital sesuai karakteristik unit kerja masing-masing.
Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Dara Adinda Kesuma Nasution, yang turut hadir, menekankan pentingnya rasa kepemilikan (ownership) terhadap program digitalisasi layanan publik. “Saya berharap semua pihak memiliki ownership. Anggap ini program kita bersama, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Mari berusaha bersama memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Makassar,” tegas Dara.
Baca Juga : Perempuan Desa Jadi Motor Perubahan, Save the Children Dorong Perlindungan Anak Berbasis Komunitas
Ia juga menyatakan bahwa kolaborasi lintas OPD dalam Audit TIK menjadi fondasi penting agar sistem Lontara+ mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara real-time dan akurat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muh Roem, menekankan pentingnya penerapan Service Level Agreement (SLA) di setiap OPD. Menurutnya, kejelasan standar waktu penanganan aduan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem layanan digital pemerintah.
“Masyarakat sebenarnya paham bahwa semua butuh proses. Yang kurang selama ini adalah komunikasi tentang berapa lama proses itu ditangani. Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi tersebut,” ujarnya.
Baca Juga : Mendikdasmen Abdul Mu’ti Hadiri Syawalan Muhammadiyah Sulsel Hari Ini
Pada sesi teknis, narasumber dari tim IT Kominfo Makassar, Nasruddin, memandu peserta dalam penyusunan SLA Layanan Aduan Lontara+ serta menjelaskan alur kerja sistem dan mekanisme status aduan.
Agenda FGD ini diharapkan dapat memperkuat implementasi Lontara+ sebagai platform terpadu layanan publik Kota Makassar, sekaligus mendorong terwujudnya layanan digital yang lebih efisien, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
