Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.175.138.820.000 atau Rp5,1 triliun.
APBD ini menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan Kota Makassar tahun depan, dengan fokus kuat pada penguatan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fokus APBD 2026 diarahkan pada pembangunan infrastruktur strategis seperti peningkatan jalan, pembangunan gedung sekolah, kantor dan lembaga pemerintahan, serta fasilitas publik di berbagai wilayah.
Baca Juga : Munafri Hadiri Silaturahmi dengan Mensos di Sulsel, Makassar Siapkan Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
Sejumlah proyek besar turut menjadi konsentrasi utama, mulai dari pembangunan Stadion Untia, Jembatan Barombong, penataan jalan di kawasan TPA Antang, pembangunan kawasan kepulauan, hingga pengembangan Makassar Creative Hub (MCH) dan peningkatan kualitas jalan kota.
Selain proyek fisik, APBD Pokok 2026 juga mengakomodasi program layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah kota menyiapkan alokasi untuk rehabilitasi sekolah dan puskesmas, penguatan Universal Health Coverage (UHC), pengembangan Urban Farming, hingga pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Dengan komposisi program tersebut, APBD 2026 diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih merata, inovatif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga, baik di daratan maupun wilayah kepulauan Kota Makassar.
Baca Juga : Catut Nama Wakil Wali Kota, Modus Sumbangan Masjid Berujung Penipuan, Warga Makassar Diminta Waspada
Dengan nilai APBD sebesar Rp5,175 triliun, Makassar memasuki fase penting dalam mengakselerasi program pembangunan 2026. APBD tersebut memuat struktur pendapatan daerah sebesar Rp4,695 triliun, dengan selisih defisit Rp480 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sesuai ketentuan.
“Penetapan APBD 2026 ini bentuk komitmen kami pemerintah dan DPRD untuk menghadirkan pembangunan yang lebih terukur, responsif, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Makassar,” jelas Munafri usai rapat paripurna APBD Pokok 2026 di Balai Kota Makassar, Minggu (30/11/2025) malam.
Momentum ini berlangsung pada Rapat Paripurna di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu sore. Agenda tersebut dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekda Kota Makassar, serta seluruh pimpinan SKPD.
Baca Juga : Efisiensi BBM Jadi Aksi Nyata, Appi Gowes Pagi Pantau Kebersihan Tiga Kecamatan di Makassar
Dari unsur legislatif, hadir pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, termasuk Sekretaris DPRD, Andi Rahmat Mappatoba.
Di bawah pimpinan Ketua DPRD Makassar, Supratman, rapat berjalan dinamis dan terarah. Seluruh fraksi memberikan pendapat akhir sebelum menyepakati Ranperda APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah. Kesepakatan ini menandai berakhirnya rangkaian pembahasan panjang sesuai mekanisme dan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa APBD 2026 memiliki makna strategis bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kota Makassar, baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa mendatang. Menurutnya, APBD yang disepakati bersama DPRD akan menjadi motivasi dan pendorong bagi seluruh jajaran pemerintah dalam membangun Kota Makassar.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Pilih Gunakan Kendaraan Lama
“APBD Tahun Anggaran 2026 sangat berarti dalam peningkatan kinerja Pemerintah Kota Makassar. Ini menjadi motivasi pendorong dan penambah semangat dalam mengabdi dan membangun Kota Makassar yang kita cintai bersama,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa APBD ini merupakan kristalisasi cita-cita bersama untuk mewujudkan Makassar sebagai kota unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Fokus pembangunan 2026 mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur daratan dan kepulauan, hingga keberlanjutan pembangunan stadion.
“APBD ini adalah napas untuk pendidikan, denyut untuk kesehatan, tenaga untuk infrastruktur, dan harapan bagi keluarga yang masih berjuang keluar dari kemiskinan,” tegasnya.
Baca Juga : Ketua Dekranasda Makassar Dorong Kerajinan Lokal Jadi Identitas dan Penggerak Ekonomi
Munafri juga mengajak semua pihak mengawal pelaksanaan APBD agar program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Olehnya itu, mari kita kawal bersama. Mari pastikan bahwa setiap program benar-benar hadir di lapangan, bukan hanya dalam laporan, namun terasa hingga ke rumah-rumah warga Kota Makassar,” ujarnya.
Politisi Golkar itu menambahkan bahwa Pemkot Makassar akan memastikan program prioritas berjalan efektif dan menyentuh masyarakat. Aspirasi warga yang diserap melalui kunjungan dan dialog akan menjadi dasar penyempurnaan program 2026.
“Program-program yang bisa langsung turun ke masyarakat, itulah yang kami dorong. Aspirasi warga yang kami serap akan kami kerjakan untuk tahun 2026,” tutupnya.
Fraksi Gerindra
Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, M. Farid Rayendra, dalam Rapat Paripurna, Minggu (30/11/2025).
Gerindra menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait pendapatan daerah, belanja daerah, dan efektivitas program prioritas 2026.
Fraksi mengapresiasi langkah Pemkot menjaga stabilitas fiskal dengan penyesuaian target pendapatan, termasuk PAD sebesar Rp2,329 triliun. Namun, Gerindra menegaskan penyesuaian tidak boleh mengurangi kewajiban meningkatkan kinerja pendapatan daerah.
Fraksi meminta digitalisasi pajak melalui PAKINTA dan SIMPAKDU benar-benar efektif, serta Pemkot lebih aktif menagih realisasi bagi hasil pajak dari Pemprov.
Terkait belanja modal, Gerindra memahami tekanan fiskal namun mengingatkan bahwa penurunan terlalu besar dapat menghambat pembangunan. Proyek prioritas harus tetap difokuskan pada kebutuhan masyarakat seperti jalan, drainase, sekolah, dan puskesmas.
Pada akhir pandangannya, Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui APBD 2026.
Fraksi PKS
Fraksi PKS menegaskan komitmennya mengawal arah pembangunan daerah secara kolaboratif. PKS mengapresiasi kerja Wali Kota dan TAPD dalam menyelesaikan pembahasan tepat waktu.
PKS mencatat penurunan target pendapatan daerah sebesar 12,30 persen. Fraksi menilai langkah ini realistis, namun menegaskan pentingnya tetap memaksimalkan PAD melalui:
- intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi,
- pemanfaatan teknologi digital (QRIS, VA, LONTARA+),
- penguatan pengawasan.
PKS juga menyoroti penurunan pendapatan transfer sebesar 18,42 persen, sehingga perlu penyelarasan program daerah dengan prioritas nasional untuk mengakses DAK.
Pada sisi belanja, PKS berharap efisiensi tidak menghambat pembangunan infrastruktur dasar dan kesiapsiagaan bencana. Fraksi mendukung 10 program prioritas Wali Kota, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan SDM.
Terkait Makassar Creative Hub, PKS menilai potensi besar bagi talenta kreatif di Makassar.
Fraksi PKB
Fraksi PKB menekankan pentingnya pemerataan layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. PKB menilai masih ada pekerjaan besar terkait pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah padat penduduk.
Isu drainase dan sanitasi menjadi perhatian utama Fraksi PKB. Fraksi meminta perhatian khusus pada:
- peta titik genangan,
- pembangunan saluran primer–sekunder–tersier,
- alokasi anggaran jelas,
- timeline pekerjaan yang transparan.
PKB mendorong langkah utama berupa revitalisasi drainase di kawasan padat penduduk, pemerataan sanitasi, dan penguatan gotong royong dalam pemeliharaan lingkungan.
Fraksi PDI Perjuangan
Fraksi PDIP menyatakan dukungan terhadap penetapan APBD 2026 dan mengapresiasi jawaban Wali Kota yang dinilai transparan.
PDIP mencatat penurunan pendapatan daerah sebesar 12,804 persen akibat tekanan fiskal. Fraksi meminta langkah strategis memperkuat PAD melalui:
- optimalisasi pemungutan PAD,
- pemanfaatan teknologi digital (QRIS, VA, SuperApp, PAKINTA, SIKPAKDU),
- peningkatan kinerja BUMD,
- pemanfaatan aset daerah.
PDIP menekankan bahwa belanja prioritas harus memastikan keberlanjutan program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, MCH, penguatan UMKM, dan Urban Farming.
Fraksi juga meminta pengawasan ketat terhadap realisasi program dan pengelolaan anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
