Jejakfakta.com, MAKASSAR – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah menggodok penetapan Program Strategis Daerah (PSD) untuk tahun 2026. Sejumlah program yang diusulkan di antaranya penataan Karebosi, pembangunan Stadion Untia, serta pembangunan beberapa puskesmas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan pihaknya telah membahas program prioritas atau PSD 2026 bersama TAPD Pemkot Makassar. Rapat tersebut melibatkan sejumlah dinas terkait.
“Usulan ini selanjutnya akan ditelaah dan ditentukan langsung oleh Wali Kota untuk dipilih mana yang masuk proyek strategis daerah, kemudian ditetapkan oleh Bappeda,” ungkap Sekda Zulkifly, Selasa (6/1/2026).
Baca Juga : DPRD Dukung Penataan PKL Makassar, Tertibkan Kota Tanpa Matikan Nafkah Warga
Sejumlah proyek strategis daerah diusulkan dengan mempertimbangkan besaran anggaran serta dampak signifikan bagi masyarakat, sekaligus harus selaras dengan program prioritas yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
“Untuk tahun 2026, program pertama adalah pembangunan stadion. Pada 2025 telah dianggarkan penyusunan feasibility study (FS) sebagai kajian kelayakan akademik terkait urgensi dan kebutuhan pembangunan stadion,” jelasnya.
FS tersebut telah rampung, sehingga pada 2026 akan masuk tahap pelaksanaan. Pembangunan stadion direncanakan sebagai proyek multiyears pada 2026–2027.
Baca Juga : Lapak Kambing 34 Tahun Tutupi Drainase di Manuruki Ditertibkan Pemkot Makassar
Tahap awal dimulai dengan tender manajemen konstruksi (MK) untuk menghasilkan gambaran dan basic design stadion. Selanjutnya dilakukan pematangan lahan di Kecamatan Ujung Pandang yang diperkirakan memakan waktu hingga satu tahun pada 2026. Pada 2027, pembangunan konstruksi fisik dimulai dengan target stadion dapat digunakan pada 2028.
Proyek ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai leading sector dengan dukungan dinas terkait seperti pertanahan, tata ruang, perizinan, lingkungan, serta AMDAL.
PSD kedua adalah pembangunan Sekolah Unggulan di sektor pendidikan. Direncanakan satu bangunan sekolah percontohan yang asetnya berada di bawah Dinas Pendidikan, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas PU. Sekolah ini diharapkan menjadi model bagi sekolah unggulan lainnya.
Baca Juga : Rakor PAD 2026, Wali Kota Makassar Targetkan Pendapatan Tembus Rp2,7 Triliun
Program ketiga adalah penyelesaian Mal Pelayanan Publik (MGC) yang belum rampung sepenuhnya, mencakup seluruh lantai dan interior agar sejumlah dinas dapat dipindahkan ke gedung tersebut.
“Program keempat adalah Seragam Gratis yang menjadi program prioritas pada awal 2026,” ujarnya.
Berdasarkan evaluasi tahun 2025, mekanisme pengadaan barang dan jasa akan diubah agar lebih efektif dan efisien. Hal ini telah dibahas bersama tim teknis yang melibatkan Dinas Pendidikan, bagian PBJ, serta pihak terkait lainnya.
Baca Juga : Akademisi Apresiasi Penataan PKL Makassar: Trotoar Kembali ke Pejalan Kaki, Ekonomi Rakyat Tetap Hidup
Program berikutnya adalah penataan Kawasan Karebosi yang direncanakan sebagai proyek multiyears, meski sebelumnya sempat mengalami perubahan desain setelah dilakukan peninjauan ulang.
“Proses tender dan pendampingan pengadaan telah masuk dalam perencanaan dengan harapan pelaksanaan berjalan sesuai visi yang ditetapkan,” katanya.
Di sektor kesehatan, Pemkot Makassar juga merencanakan pembangunan Puskesmas Pampang Baru. Seluruh tahap perencanaan telah selesai pada 2025, namun pelaksanaan ditunda ke 2026 karena keterbatasan waktu. Proyek ini ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran.
Baca Juga : Tak Ada Tebang Pilih, Pemkot Makassar Pastikan PKL di Sekitar SMK 4 Tetap Ditertibkan
“Beberapa puskesmas lain seperti di Biringkanaya dan Sudiang masih dalam tahap review kelayakan pelaksanaan,” tambahnya.
Selain program strategis, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga memberi perhatian khusus terhadap pengamanan aset daerah melalui sertifikasi.
“Pada 2026, Wali Kota menekankan prioritas sertifikasi aset tanah dan bangunan, khususnya yang digunakan untuk pelayanan publik,” jelasnya.
Saat ini terdapat sekitar 6.000 aset milik Pemkot Makassar, dengan kurang lebih 4.000 aset belum bersertifikat. Karena keterbatasan anggaran dan sumber daya, ditetapkan skala prioritas sertifikasi seperti kantor pelayanan publik, kantor SKPD, kecamatan, sekolah, puskesmas, serta aset di wilayah kepulauan.
Sebanyak 38 bangunan kantor direncanakan masuk proses sertifikasi mulai awal Januari, dengan target rampung dalam satu tahun. Langkah ini merupakan tindak lanjut rekomendasi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengamanan aset daerah.
Secara keseluruhan, perencanaan kegiatan tahun 2026 mencakup sekitar 16 program prioritas. Seluruhnya masih dalam tahap rancangan dan akan diseleksi langsung oleh Wali Kota untuk ditetapkan sebagai prioritas utama.
Seleksi dilakukan secara ketat agar program yang dipilih benar-benar dapat dilaksanakan, mengingat program prioritas yang tidak terealisasi dapat berdampak pada penilaian publik maupun lembaga pengawas seperti KPK dan BPK. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
