Jejakfakta.com, MAKASSAR — Ketegasan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam menertibkan persoalan klasik perkotaan seperti parkir liar, pasar ilegal, hingga pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar, dinilai sebagai langkah berani yang menandai perubahan arah pengelolaan kota.
Di tengah tekanan kepentingan jangka pendek dan resistensi sebagian kelompok, kebijakan penertiban tersebut justru mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Mereka menilai, keberanian mengambil keputusan tegas merupakan fondasi penting agar Makassar dapat berkembang sebagai kota yang bersih, tertata, dan ramah bagi seluruh warganya.
Pengamat kebijakan publik, Ras MD, menyebut penataan ruang publik bukan sekadar pilihan politik, melainkan tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah yang tidak bisa ditawar.
Baca Juga : Makassar Unjuk Gigi di Forum Global, Perketat Pengendalian Tembakau hingga Revisi Perda KTR
“Penertiban terhadap parkir liar, pasar ilegal, hingga PKL yang menggunakan trotoar adalah kebijakan yang tak terhindarkan jika Makassar ingin dibangun sebagai kota yang tertib dan berkeadilan,” ujar Ras MD, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, ketegasan wali kota dalam menjaga ketertiban umum bukanlah bentuk arogansi kekuasaan. Justru sebaliknya, hal tersebut merupakan amanah undang-undang yang wajib dijalankan oleh kepala daerah.
“Penataan ruang kota dan perlindungan hak pejalan kaki adalah kewajiban pemerintah daerah yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan jangka pendek,” tegas Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia itu.
Baca Juga : Dari Makassar ke Forum Dunia, Munafri Suarakan Kota Bebas Rokok di APCAT Summit 2026
Ras MD juga menilai, langkah penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar sejauh ini telah dijalankan secara humanis. Setiap kebijakan, kata dia, dibarengi dengan solusi konkret sehingga tidak semata-mata bersifat represif.
Ia mengakui, kebijakan penertiban hampir selalu memunculkan resistensi dari kelompok tertentu yang merasa dirugikan. Namun demikian, mayoritas warga Makassar justru mendukung langkah tersebut karena selama ini merasakan langsung dampak buruk dari kota yang tidak tertata dan kehilangan fungsi ruang publik.
“Saya meyakini sebagian besar warga Makassar mendukung penertiban ini, karena mereka ingin ruang publik kembali pada fungsinya dan kota menjadi lebih nyaman,” jelasnya.
Baca Juga : MULIA Hadiri Muscab Hanura, Munafri Tegaskan Kolaborasi Lintas Partai Kunci Bangun Makassar
Meski begitu, Ras MD mengingatkan bahwa ketegasan wali kota tidak boleh berjalan sendiri. Dukungan penuh dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menjadi kunci agar kebijakan penertiban dapat berjalan efektif dan adil di lapangan.
“Koordinasi lintas OPD, kejelasan prosedur, serta solusi pasca-penertiban harus disiapkan. Jangan sampai kebijakan hanya keras di awal, tapi lemah dalam implementasi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi kebijakan. Menurutnya, penataan kota tidak boleh bersifat musiman. Ketegasan yang hanya muncul di awal, lalu mengendur di tengah jalan, justru berpotensi membuat persoalan lama kembali terulang.
“Menata kota memang tidak selalu menghadirkan tepuk tangan. Namun di situlah kepemimpinan diuji. Ketegasan yang konsisten dan didukung birokrasi yang solid adalah satu-satunya jalan agar Makassar berhenti dikelola dengan kompromi dan mulai ditata dengan keberanian,” pungkas Ras MD. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
