Jejakfakta.com, JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) demi memastikan bantuan negara benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri Kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kehadiran Munafri—yang akrab disapa Appi—dalam forum strategis nasional ini menjadi sinyal kuat keseriusan Pemkot Makassar mendukung agenda nasional transformasi digital, khususnya di sektor pelayanan sosial yang bersentuhan langsung dengan kelompok rentan.
Baca Juga : DPRD Dukung Penataan PKL Makassar, Tertibkan Kota Tanpa Matikan Nafkah Warga
“Bantuan sosial adalah amanah konstitusi. Negara wajib memastikan masyarakat tidak mampu memperoleh haknya secara adil, akurat, dan transparan,” tegas Munafri usai mengikuti sosialisasi.
Digitalisasi Jadi Kunci Cegah Salah Sasaran
Menurut Munafri, digitalisasi bansos merupakan langkah krusial untuk meminimalkan kesalahan data, mencegah tumpang tindih penerima, serta menutup celah kebocoran anggaran negara.
Baca Juga : Rakor PAD 2026, Wali Kota Makassar Targetkan Pendapatan Tembus Rp2,7 Triliun
Ia menilai integrasi data berbasis teknologi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial, sekaligus mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Transformasi digital dari level paling bawah adalah fondasi menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Appi juga menegaskan bahwa langkah Pemkot Makassar sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong kebijakan pro rakyat dan pembangunan berbasis data yang presisi.
Baca Juga : Akademisi Apresiasi Penataan PKL Makassar: Trotoar Kembali ke Pejalan Kaki, Ekonomi Rakyat Tetap Hidup
“Pemerintah Kota Makassar akan terus mendukung program Bapak Presiden, terutama dalam digitalisasi dan program bantuan yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.
Forum Nasional, Hadir Menteri hingga Kepala Daerah
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, serta dihadiri Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, dan perwakilan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Baca Juga : Golden Leader JMSI 2026 untuk Makassar, Diterima pada Malam Anugerah HUT ke-6 JMSI
Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif.
“Digitalisasi adalah kunci meningkatkan akurasi data, transparansi, dan efektivitas bansos di seluruh daerah,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menempatkan urusan sosial sebagai pelayanan dasar wajib yang harus menjadi prioritas kepala daerah.
Baca Juga : Gerai Mandar di Makassar, Solusi Akses Produk Lokal dan Pelestarian Budaya
40 Daerah Jadi Lokasi Percontohan
Dalam forum tersebut, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah juga memperkenalkan 40 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai lokasi piloting digitalisasi bansos tahun 2025. Penetapan ini didasarkan pada indikator komitmen daerah, ketersediaan jaringan internet, kapasitas fiskal, serta kesiapan infrastruktur.
Ke-40 daerah tersebut dibagi ke dalam tujuh wilayah yang akan dikoordinasikan pejabat eselon II kementerian dan lembaga terkait.
Sistem baru ini akan mengandalkan validasi data by name by address, perekaman wajah, serta integrasi dengan data kependudukan nasional melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai leading sector.
“Jika digitalisasi bansos berjalan optimal, maka berbagai program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Garuda, hingga perlindungan sosial lainnya akan semakin tepat sasaran,” pungkas Ribka Haluk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
