Jejakfakta.com, MAKASSAR — Sebanyak 2.181 usulan program membanjiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Makassar untuk tahun 2026. Namun di balik besarnya angka partisipasi itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) justru mengeluarkan peringatan keras: jangan sampai pembangunan tersandera “deep state”, praktik transaksional, dan ego sektoral di tubuh birokrasi.
Peringatan tersebut disampaikan Appi dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Bappeda Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (12/2/2026). Forum ini menjadi momentum sinkronisasi dan penajaman arah pembangunan 2026.
“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Appi di hadapan jajaran SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar.
Baca Juga : Auditor KONI Makassar Siap Tempuh Jalur Hukum, Minta APAK dan GRH Tak Seret Nama Wali Kota Soal Dana Hibah
Ribuan Usulan, Ujian Integritas Birokrasi
Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, memaparkan total 2.181 usulan Musrenbang yang masuk ke sistem perencanaan. Rinciannya, 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral. Selain itu, terdapat 795 usulan hasil integrasi Dakel dan sektoral yang kini dalam proses sinkronisasi dan penetapan prioritas.
Angka tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat. Namun bagi Appi, besarnya usulan harus dibarengi dengan integritas dan sinergi antarperangkat daerah.
Baca Juga : DLU Gandeng Kecamatan Wajo Bangun Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu, Perkuat Misi Makassar Zero Waste
Ia bahkan kembali menyinggung istilah deep state dan state capture dalam konteks birokrasi daerah. Menurutnya, kondisi itu terjadi ketika sistem internal justru mengendalikan arah kebijakan melalui kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan visi pimpinan.
Appi mengaku menemukan praktik-praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa selama hampir satu tahun pengamatannya. Ia juga menyoroti ego sektoral yang membuat sejumlah program prioritas tidak berjalan maksimal.
“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Program harus tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.
Baca Juga : Ketua KONI Makassar Tegaskan Hibah Rp15 Miliar Sah, Disahkan DPRD dan Siap Diaudit
Digitalisasi dan Pengawasan Ketat
Sebagai langkah pembenahan, Appi menegaskan akan melakukan pengawasan langsung dan cross check terhadap pelaksanaan program di tiap perangkat daerah, bahkan melibatkan unsur non-pemerintahan.
Ia juga mendorong percepatan digitalisasi sistem pemerintahan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, meski diakuinya tidak semua perangkat daerah terbuka terhadap perubahan tersebut.
Baca Juga : Hari Ini Musda Golkar Sulsel Dibuka Bahlil, IAS Hampir Pasti Terpilih Aklamasi
Appi turut mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting dan meminta target pendapatan tidak disusun terlalu rendah demi mengejar insentif.
Pendidikan, Kesehatan hingga Infrastruktur Jadi Prioritas
Di sisi lain, Forum Lintas Perangkat Daerah juga memaparkan arah program strategis 2026 yang menyentuh berbagai sektor vital:
Baca Juga : Jawab Fraksi DPRD, Aliyah Mustika Ilham Tegaskan Komitmen Perkuat PAD dan Benahi Serapan Anggaran
Bidang Pendidikan
- Rehabilitasi ruang kelas dan penataan sekolah.
- Penguatan pendidikan inklusi dan pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD).
- Data Anak Tidak Sekolah (ATS) by name by address.
- Program baju sekolah gratis sebelum tahun ajaran baru.
Bidang Kesehatan
- Penguatan layanan kesehatan di Kepulauan Sangkarrang.
- Pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga kesehatan.
- SOP pelayanan ramah disabilitas.
- Klaim layanan ODGJ terlantar dan tidak mampu.
Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
- Akses air bersih dan sanitasi di Makassar Utara, Timur, dan pesisir.
- Penataan drainase dan pengendalian banjir.
- Penguatan bank sampah, TPS3R, dan edukasi pengelolaan sampah.
- Program Jumat Bersih hingga tingkat RT.
Sosial dan Ekonomi
- Penambahan tenaga pekerja sosial dan penguatan RPTC.
- Urban farming di lorong dan pekarangan.
- Penguatan koperasi dan transformasi digital UMKM.
- Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis HAKI.
Appi juga menyinggung Makassar Creative Hub (MCH) yang dinilai belum terkelola maksimal meski menjadi program prioritas pemerintahannya.
Sinkronisasi Visi Pembangunan
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan pentingnya keselarasan program dengan visi pembangunan kota.
“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Sinkronisasi program adalah kunci,” ujarnya singkat.
Dengan ribuan usulan yang masuk dan sorotan tajam terhadap internal birokrasi, perencanaan 2026 bukan sekadar soal anggaran dan program. Ini menjadi ujian konsolidasi, integritas, sekaligus arah baru pembangunan Kota Makassar.
“Forum ini harus menjadi ruang memperbaiki sistem, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Appi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
