Jejakfakta.com, MAKASSAR — Suasana khusyuk Salat Isya dan Tarawih berjamaah di Masjid Babaussalam, Jalan Bumi Permata Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kamis (26/2/2026), menjadi panggung konsolidasi sosial bagi Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memanfaatkan momentum Safari Ramadan untuk menyampaikan pesan sejuk sekaligus tegas: Ramadan bukan sekadar ritual ibadah, tetapi ruang memperkuat kolaborasi demi ketertiban dan kemajuan kota.
Menurut Munafri, Safari Ramadan bukan agenda seremonial semata. Ia menyebut kegiatan ini sebagai sarana membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Baca Juga : Auditor KONI Makassar Siap Tempuh Jalur Hukum, Minta APAK dan GRH Tak Seret Nama Wali Kota Soal Dana Hibah
“Kenapa ini penting? Karena dibutuhkan kolaborasi yang kuat, sinergi, dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kalau ini tidak terjadi, maka kekacauan-kekacauan akan terjadi,” ujarnya di hadapan jemaah.
Masjid sebagai Pusat Peradaban
Dalam sambutannya, Munafri mendorong agar masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah ritual. Ia ingin masjid menjadi pusat pembinaan generasi muda dan ruang penyelesaian persoalan sosial.
Baca Juga : DLU Gandeng Kecamatan Wajo Bangun Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu, Perkuat Misi Makassar Zero Waste
“Masjid ini mudah-mudahan tidak hanya dipakai sebagai ritual salat lima waktu, tapi seyogianya menjadi pusat peradaban. Tempat membangun generasi Qur’ani, dengan pendidikan agama sejak tahap awal untuk anak-anak,” tuturnya.
Safari Ramadan, kata dia, juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengar langsung aspirasi warga. Ia bahkan merespons keluhan terkait kondisi lorong yang disampaikan pengurus masjid dan tokoh masyarakat setempat.
RT/RW Dipilih Langsung, Pemerintah Perkuat “Mata dan Telinga”
Baca Juga : Ketua KONI Makassar Tegaskan Hibah Rp15 Miliar Sah, Disahkan DPRD dan Siap Diaudit
Munafri turut menyinggung kebijakan Pemkot Makassar yang tahun ini melaksanakan pemilihan RT/RW secara langsung oleh masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan menghadirkan ketua RT/RW yang benar-benar memahami karakter wilayahnya dan mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah.
“Inilah kami lakukan, supaya bisa menjadi mata dan telinganya pemerintah untuk melihat hal-hal apa lagi yang mungkin belum hadir pemerintah di tempat itu,” jelasnya.
Ia berharap sinergi antara RT/RW, lurah, camat, hingga aparat keamanan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Baca Juga : Hari Ini Musda Golkar Sulsel Dibuka Bahlil, IAS Hampir Pasti Terpilih Aklamasi
Penertiban Trotoar dan Drainase: Mengembalikan Hak Publik
Dalam kesempatan itu, Munafri juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan bangunan yang berdiri di atas trotoar dan drainase.
Menurutnya, trotoar dan pedestrian dibangun menggunakan anggaran pemerintah untuk kepentingan pejalan kaki, bukan untuk ditempati bangunan rumah atau tempat usaha.
Baca Juga : Jawab Fraksi DPRD, Aliyah Mustika Ilham Tegaskan Komitmen Perkuat PAD dan Benahi Serapan Anggaran
“Pedestrian dan trotoar dibangun menggunakan uang pemerintah untuk memberikan hak kepada pejalan kaki. Bukan untuk ditempati membangun rumah atau tempat usaha,” tegasnya.
Ia menambahkan, bangunan lapak di atas saluran drainase tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menyulitkan proses pembersihan dan berpotensi menimbulkan banjir.
Meski demikian, Munafri menekankan bahwa pemerintah memahami hak warga untuk mencari nafkah. Namun, aktivitas ekonomi tetap harus dilakukan di ruang yang sesuai aturan dan tidak merampas hak publik.
Ramadan sebagai Titik Awal Pembenahan
Melalui Safari Ramadan, Munafri ingin membangun kesadaran kolektif bahwa pembangunan kota tidak bisa berjalan tanpa partisipasi aktif masyarakat.
Ramadan, menurutnya, adalah momentum untuk memperkuat kebersamaan, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan, sekaligus menata ulang ruang publik agar Makassar tumbuh sebagai kota yang tertib, inklusif, dan berkeadaban.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
