Jejakfakta.com, MAKASSAR – Seorang anggota polisi berinisial Iptu N resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan Bertrand Eka Prasetyo Radiman (18).
Penetapan tersangka dilakukan oleh Polrestabes Makassar setelah melalui proses pemeriksaan internal. Iptu N juga akan menjalani sidang etik untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.
Kapolrestabes Makassar, Arya Perdana, membenarkan status hukum tersebut. “Iya betul (sudah ditetapkan sebagai tersangka),” ujarnya kepada media, Rabu (4/3/2026). Saat ini, kasus masih dalam penanganan Propam dan proses pengembangan lebih lanjut.
Baca Juga : Bertrand Eka Prasetyo Diduga Tewas Ditembak Polisi, Polda Wajib Beri Sanksi Etik dan Pidana
Bermula dari Laporan Tawuran
Insiden terjadi setelah Kapolsek Rapocini melaporkan melalui handy talky (HT) adanya sekelompok remaja yang diduga bermain senapan mainan berpeluru jeli di jalan. Mereka disebut mencegat dan melakukan tindakan kekerasan terhadap pengendara yang melintas, mulai dari mendorong hingga menendang, sehingga meresahkan warga.
Mendapat laporan tersebut, Iptu N langsung menuju lokasi kejadian. Setibanya di tempat, ia mendapati korban—yang akrab disapa Bertrand—diduga tengah bersikap keras terhadap seorang pengendara motor.
Baca Juga : Petani Laoli Laporkan Dugaan Maladministrasi Pemkab Luwu Timur ke Ombudsman RI
Menurut keterangan polisi, Iptu N turun dari kendaraan dan melakukan penangkapan sembari melepaskan tembakan peringatan. Namun saat proses pengamanan berlangsung, korban disebut melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Dalam situasi itu, senjata api yang masih dipegang Iptu N dilaporkan meletus dan mengenai bagian belakang tubuh korban.
Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Grestelina sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Namun nyawanya tidak tertolong.
“Ketika sudah di Rumah Sakit Bhayangkara ini, ternyata Betran sudah meninggal dunia,” ujar Arya.
Baca Juga : AM Ditangkap, LBH Makassar Nilai Polda Sulsel Langgar Perkap dan Putusan MK
Desakan Proses Pidana dan Evaluasi Prosedur
Kasus ini menuai sorotan publik. Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Muhammad Ansar, menyatakan pihaknya menerima banyak aduan dari keluarga dan kerabat korban.
Menurut Ansar, penembakan tersebut diduga tidak memenuhi prosedur dan prasyarat penggunaan senjata api oleh aparat. LBH Makassar mendesak agar Iptu N segera dinonaktifkan dan diproses melalui mekanisme pidana serta etik.
Baca Juga : Ratusan Petani Laoli Terancam Digusur untuk PSN, Pemkab Luwu Timur Diduga Langgar HAM
“Ini bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan cerminan persoalan struktural Polri,” tegas Ansar dalam keterangan tertulisnya.
Ujian Transparansi Penegakan Hukum
Penetapan tersangka terhadap anggota aktif kepolisian menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas institusi. Publik kini menanti sejauh mana proses hukum dan sidang etik berjalan terbuka serta memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Baca Juga : Satgas Anti-Demo di Sulsel, Menjaga Investasi atau Membungkam Demokrasi?
Kasus ini juga kembali memunculkan perdebatan soal standar operasional prosedur (SOP) penggunaan senjata api dalam pengamanan massa, terutama ketika melibatkan remaja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
