Jejakfakta.com, MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus mengurangi angka pengangguran akhirnya menunjukkan hasil konkret.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian signifikan dalam menekan angka pengangguran sekaligus menuntaskan persoalan tenaga non-ASN yang selama ini menjadi perhatian nasional.
Dalam kurun satu tahun pemerintahan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham yang dikenal dengan pasangan MULIA, sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Juga : HUT ke-69 Kodam Hasanuddin, Munafri Tegaskan Kolaborasi TNI dan Pemda Kunci Pembangunan Makassar
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, sepanjang tahun 2025 tercatat 8.854 tenaga honorer telah diangkat menjadi PPPK.
Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.
“Ini jumlah ASN yang sudah diangkat oleh Bapak Wali Kota di awal masa pemerintahannya,” ujar Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga : Hari Lahir Pancasila, Munafri Ajak Warga Makassar Jaga Harmoni dan Perkuat Persatuan
“Pada 2025, dari total formasi ASN Kota Makassar sebanyak 8.963, yang berhasil terisi sebanyak 8.854 orang,” lanjutnya.
Strategi Tekan Pengangguran
Di bawah kepemimpinan MULIA, upaya menekan angka pengangguran di Kota Makassar dilakukan melalui berbagai kebijakan penataan tenaga kerja.
Baca Juga : Hadiri Sannipata Waisak, Munafri Tegaskan Makassar Rumah Bersama dan Benteng Toleransi di Tengah Keberagaman
Pemerintah Kota Makassar membuka ruang kerja bagi ribuan warga melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Data BKPSDMD Kota Makassar mencatat bahwa langkah ini bukan sekadar pengangkatan administratif, melainkan strategi terukur untuk memberikan kepastian status, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan kerja bagi ribuan aparatur yang sebelumnya berstatus honorer.
Kamelia menyebut capaian tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah kota dalam menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.
Baca Juga : Makassar Half Marathon 2026 Jadi Mesin Penggerak Ekonomi, Hotel Penuh dan UMKM Panen Rezeki
Solusi PJLP untuk Tenaga Kontrak
Tak berhenti pada pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, pada tahun 2025 Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Skema ini menjadi alternatif bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memperoleh pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Baca Juga : Aliyah Mustika Dukung HIGAR CPI, Makassar Kian Serius Bangun Ekosistem Olahraga dan Wellness
Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri Arifuddin menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan.
Bagi pemerintah kota, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Makassar secara menyeluruh.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham (MULIA), kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelasnya.
Penguatan Layanan Kesehatan
Pemerintah Kota Makassar juga terus memperkuat keberadaan tenaga PPPK, khususnya di sektor kesehatan.
Proses pengangkatan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2025 guna memastikan kebutuhan tenaga farmasi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan terpenuhi secara optimal.
Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025.
Selanjutnya pada tahap kedua, pemerintah kembali melantik 329 tenaga farmasi PPPK pada 14 November 2025.
Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah lebih besar, yakni mencapai 6.607 orang.
Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat semakin memperkuat sistem pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.
Angka Pengangguran Menurun
Upaya Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham dalam menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar mengalami penurunan dalam satu tahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.
Penurunan tersebut menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah kota. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
