Kamis, 26 Januari 2023 23:49

Gubernur Kaltim: Pemindahan IKN Wujud Pemerataan Pembangunan

Editor : Herlina
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, pada kuliah umum bertajuk 'Tantangan dan Prospek Pembangunan IKN dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan', di ruang senat lantai 2 Gedung Rektorat Unhas, Makassar, Kamis (26/1). (Dok. Jejakfakta.com/Ist)
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, pada kuliah umum bertajuk 'Tantangan dan Prospek Pembangunan IKN dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan', di ruang senat lantai 2 Gedung Rektorat Unhas, Makassar, Kamis (26/1). (Dok. Jejakfakta.com/Ist)

Rencana pemindahan ibukota negara telah ada sejak zaman Presiden Soekarno pada 1957. Termasuk presiden lain pendahulu Jokowi juga merencanakannya.

Pembangunan Ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu agenda nasional yang terus dikebut. Rencana pemindahan ibukota ini juga tak terlepas dari isu pemerataan pembangunan.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, pada kuliah umum bertajuk 'Tantangan dan Prospek Pembangunan IKN dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan'. Kuliah umum tersebut dibawakannya di ruang senat lantai 2 Gedung Rektorat Unhas, Makassar, Kamis (26/1).

Menurutnya, pindahnya IKN yang bahkan sudah terlalu lambat dari perkiraan banyak orang, harus didukung, karena selama ini, pembangunan di Indonesia hanya bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris.

Baca Juga : Safari Ramadan di Manggala, Munafri Serap Aspirasi Warga dan Siapkan Solusi Banjir Tahunan

Dengan demikian, apabila ibu kota dibangun di Kalimantan Timur, maka setidaknya hal ini akan menambah harapan untuk pembangunan yang lebih merata.

"Ada kesenjangan antara wilayah barat dan timur. Tapi sebenarnya ada wilayah barat yang ketinggalan. Sumatera. Tapi yang paling maju berkembang adalah Jawa," seru Isran.

Isran menambahkan, rencana pemindahan ibukota negara ini telah ada sejak zaman Presiden Soekarno pada 1957. Saat itu, Soekarno hendak memindahkan ibu kota ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 

Baca Juga : Sahkan APBD 2026, Munafri–Aliyah Fokus Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Kepulauan

Kemudian pada akhir 1996, Presiden Soeharto juga hendak memindahkan ibukota dari Jakarta ke Jonggol. Berlanjut pada awal 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga hendak memindahkan ibu kota ke Jonggol Selatan. 

Di saat yang bersamaan, Jakarta dicitrakan sebagai ibu kota yang rawan banjir, kumuh, hingga macet, bahkan tak sedikit penelitian yang memprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam di masa depan. Tanah Jakarta diprediksi menurun sebanyak 4 cm per tahun.

"Bayangkan kalau 100 tahun lagi, maka ada 4 meter wilayah 20 persen Jakarta itu mengalami penurunan di bawah permukaan laut, termasuk istana dan Monas," ungkap Isran.

Baca Juga : Bupati Luwu Timur Pantau Progres Dapur MBG dan Islamic Center Mahalona Raya

Menurut Isran, tiga presiden sebelum Joko Widodo itu tentu memiliki alasannya sendiri untuk memindahkan ibukota negara. 

"Kita tidak tahu tapi kenapa mereka mau memindahkan ibukota. Artinya, apa yang diwujudkan Pak Jokowi dengan segala perangkat untuk memindahkan ibukota itu hanya soal waktu," pungkas Isran. (**)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#Ibukota Negara #Kalimantan Timur #Isran Noor #Pemerataan #Pembangunan
Youtube Jejakfakta.com