Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat kolaborasi dalam percepatan penanganan stunting yang dinilai masih menjadi tantangan serius pembangunan manusia.
Hal itu mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Fatmawati, bersama jajaran di Balai Kota Makassar, Senin (22/06/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum konsolidasi awal kepemimpinan baru BKKBN Sulsel sekaligus mempertegas arah sinergi program pembangunan keluarga antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Baca Juga : Appi Beri Peringatan Keras ke OPD soal Serapan APBD, Anggaran Harus Berdampak ke Masyarakat
Fatmawati menegaskan, kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam memperkuat efektivitas program Kemendukbangga/BKKBN, terutama dalam upaya pencegahan stunting yang harus dimulai dari hulu.
Ia menyebut, berbagai program pembangunan keluarga akan terus dijalankan melalui pendekatan kolaboratif agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan, terutama dalam menyiapkan generasi berkualitas menyongsong bonus demografi.
“Kami punya banyak program dan terus mengedepankan kolaborasi, termasuk dalam penanganan stunting bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Baca Juga : Munafri Salurkan 2.000 Liter Pupuk dan Ribuan Kilogram Benih untuk Kelompok Tani Makassar
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik penguatan sinergi tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan keluarga di Kota Makassar harus terintegrasi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta perangkat daerah terkait.
Namun demikian, ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah percepatan penurunan stunting dengan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis data hingga tingkat keluarga.
“Stunting ini musuh besar kita. Semua sumber daya harus diarahkan untuk memastikan penanganannya berjalan maksimal,” tegasnya.
Munafri juga menyoroti pentingnya intervensi yang tidak hanya menyasar aspek kesehatan, tetapi juga faktor ekonomi keluarga, lingkungan, sanitasi, dan pola asuh anak.
Menurutnya, penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh dengan memastikan setiap keluarga berisiko mendapatkan pendampingan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat.
“Yang kita butuhkan adalah program yang berkelanjutan, sampai keluarga benar-benar keluar dari risiko stunting,” tambahnya.
Baca Juga : HUT ke-81 RI, Melinda Aksa Dorong TP PKK Makassar Cetak Generasi Sehat dan Berkarakter
Selain intervensi kesehatan, Pemkot Makassar juga memperkuat program pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai bagian dari strategi menekan angka stunting.
Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan urban farming, pemanfaatan lahan pekarangan, hingga program pengurangan beban pengeluaran rumah tangga.
“Kalau belum bisa menambah penghasilan secara langsung, kita harus membantu mengurangi beban masyarakat agar daya beli dan kesejahteraan keluarga tetap terjaga,” jelas Munafri.
Baca Juga : Upacara HUT ke-81 RI di Karebosi, Appi Dorong Pelayanan Publik yang Makin Mudah
Kolaborasi Pemkot Makassar dan BKKBN Sulsel ini diharapkan mampu memperkuat model penanganan stunting yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berbasis data, sekaligus menjadi penggerak utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
