Jejakfakta.com, JAKARTA – Front Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) bersama Front Anti Militerisme dan Investasi secara resmi menyampaikan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI) terkait situasi kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perhatian negara terhadap kondisi masyarakat sipil yang terdampak konflik sekaligus memperkuat agenda advokasi yang akan berlanjut ke sejumlah instansi pemerintah.
Rombongan GPMI-I diterima di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Dalam pengaduannya, mereka meminta Komnas HAM memberikan rekomendasi serta rujukan tindak lanjut sebagai dasar penyampaian aspirasi kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan lembaga terkait lainnya.
Penanggung Jawab GPMI-I, Melek Bagau, mengatakan pengaduan tersebut merupakan langkah awal untuk memastikan persoalan kemanusiaan di Intan Jaya memperoleh perhatian yang lebih luas.
Baca Juga : YLBHI Kecam Istilah "Londo Ireng" dari Presiden, Nilai Ancam Kebebasan Pers dan Ruang Kritik Publik
"Kami datang ke Komnas HAM untuk menyampaikan pengaduan resmi terkait situasi kemanusiaan di Intan Jaya. Harapan kami, ada rekomendasi yang dapat menjadi dasar advokasi kepada pemerintah agar persoalan ini ditangani secara serius dan sesuai prinsip hak asasi manusia," kata Melek Bagau.
Selain pengaduan ke Komnas HAM, GPMI-I mengumumkan rencana aksi damai yang akan digelar pada 30 Juli 2026. Organisasi tersebut mengajak berbagai elemen masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan, lembaga bantuan hukum, organisasi hak asasi manusia, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, serta masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam aksi solidaritas kemanusiaan bagi masyarakat Intan Jaya.
Menurut Melek, aksi tersebut dirancang sebagai penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional.
Baca Juga : Dihadapan Komnas HAM, Bupati Irwan Tegaskan Hak Masyarakat Terdampak PSN Harus Dipenuhi
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan untuk bersama-sama mengawal perjuangan ini secara damai, konstitusional, dan bermartabat," ujarnya.
Dalam proses persiapan advokasi, GPMI-I menyebut telah berkomunikasi dengan sejumlah lembaga. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menurut mereka, menyatakan kesiapan memberikan pendampingan hukum dalam agenda advokasi dan aksi damai.
GPMI-I juga menyampaikan telah berdiskusi dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Dalam keterangannya, organisasi tersebut mengatakan memperoleh sejumlah masukan mengenai substansi advokasi, antara lain pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan supremasi hukum, serta perlindungan terhadap hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Baca Juga : Terima Kunjungan KemenHAM, Wabup Gowa Tegaskan Komitmen Penguatan HAM
Melalui langkah ini, GPMI-I berharap pemerintah dan lembaga negara memberikan perhatian terhadap situasi kemanusiaan di Intan Jaya serta membuka ruang dialog dan penyelesaian yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
