Jejakfakta.com, GOWA – Komitmen memperkuat sinergitas antara eksekutif dan legislatif kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dan DPRD Gowa. Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin bersama Sekretaris Daerah Andy Azis Peter, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga camat kompak mengikuti rapat paripurna DPRD yang berlangsung hingga tengah malam, Kamis (23/7/2026).
Kehadiran jajaran Pemkab Gowa secara lengkap dalam rapat paripurna yang telah berlangsung selama dua hari berturut-turut tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mendengarkan sekaligus menindaklanjuti berbagai masukan, evaluasi, dan kritik konstruktif dari seluruh fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemandangan umum fraksi, DPRD memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Gowa yang kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya.
Baca Juga : TMMD Ke-130 Fokus Buka Akses Jalan 2,3 Kilometer di Bontonompo, Pemkab Gowa Siapkan Rp1,5 Miliar
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Ardiansyah Sabir, menyampaikan capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel.
"Fraksi Demokrat memandang hasil capaian Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah meraih opini WTP dari BPK untuk ke-14 kali. Oleh karena itu, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kami rekomendasikan untuk dibahas lebih lanjut," ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Muh Furqan Naim, yang menerima Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Baca Juga : Tingkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan ASN, Pemkab Gowa Jalin Kerja Sama dengan PT Taspen
Selain memberikan apresiasi, seluruh fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan, evaluasi, serta masukan terkait pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, hingga optimalisasi pelayanan publik.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi tersebut, Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin menyampaikan apresiasi atas seluruh saran, kritik, dan masukan yang diberikan DPRD. Menurutnya, hal itu menjadi bagian penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Laporan pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan capaian kinerja selama satu tahun," kata Darmawangsyah.
Baca Juga : Diikuti 2.389 Peserta se-Sulsel, Wabup Gowa Apresiasi Penyelenggaraan Kemah Pramuka Madrasah
Ia menegaskan, salah satu fokus pemerintah daerah ke depan adalah memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi PAD dilakukan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, pendataan lapangan, pemeriksaan, hingga penegakan aturan. Sementara ekstensifikasi diarahkan pada penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
"Peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.
Selain peningkatan PAD, Pemkab Gowa juga terus mengevaluasi efektivitas pengelolaan anggaran agar belanja daerah semakin efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, Darmawangsyah menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh efisiensi belanja daerah, adanya kegiatan yang belum terselesaikan pembayarannya hingga akhir tahun anggaran, serta penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang diterima menjelang penutupan tahun anggaran.
"Penggunaan SiLPA tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk untuk penyelesaian kewajiban jangka pendek pemerintah daerah sesuai sumber pendanaannya," ujarnya.
Baca Juga : Bela Negara di Era Digital, Wabup Gowa Dorong Penguatan Nasionalisme
Menjawab masukan DPRD mengenai percepatan serapan anggaran, Darmawangsyah menegaskan pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk mempercepat pelaksanaan program sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Percepatan tersebut diprioritaskan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Darmawangsyah menegaskan Pemerintah Kabupaten Gowa terbuka terhadap seluruh masukan DPRD sebagai bagian dari upaya bersama memperbaiki kualitas pembangunan daerah.
Ia berharap sinergitas yang telah terbangun antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat hingga seluruh tahapan pembahasan Ranperda selesai, sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin efektif, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Gowa. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
