Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar tancap gas mempercepat pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Dalam hitungan hari, capaian pendataan melonjak dari sekitar 0,1 persen menjadi 11,41 persen atau 50.088 kepala keluarga (KK).
Lonjakan tersebut menjadi modal bagi Pemkot Makassar untuk mengejar target yang jauh lebih tinggi. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) meminta pendataan Perlinsos Digital di Kota Makassar dapat menembus 70 persen sebelum 31 Agustus 2026.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari pengerahan agen pendataan dari berbagai perangkat daerah.
Baca Juga : Wakil Wali Kota Makassar Hadiri Karya Bakti di Taman Makam Pahlawan
“Progres Perlinsos sudah mengalami peningkatan signifikan. Agen turun ke lapangan per kecamatan. Agen kita semuanya ASN dari berbagai SKPD yang ada di kecamatan,” ujar Andi Bukti, Rabu (12/8/2026).
Makassar merupakan salah satu dari 48 daerah pilot project nasional dalam pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial. Karena itu, Pemkot Makassar berupaya mempercepat pendataan agar mampu melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurut Andi Bukti, pada awal pelaksanaan pendataan, Makassar sempat berada di posisi lima besar terbawah dengan capaian sekitar 0,1 persen atau baru sekitar 1.000 KK.
Baca Juga : TDA Makassar Siap Dampingi UMKM Sulap Sampah Jadi Peluang Bisnis
Namun, setelah dilakukan evaluasi dan pengerahan agen dari sejumlah SKPD, angka tersebut meningkat signifikan. Berdasarkan data per 11 Agustus 2026, sebanyak 50.088 KK telah berhasil didata atau sekitar 11,41 persen dari total sasaran.
“Data itu per tanggal 11 kemarin, dan ini masih ada pendataan yang berjalan dan datanya belum masuk. Ini sudah menjadi progres yang menggembirakan,” katanya.
Kejar 70 Persen
Baca Juga : Dua Kelurahan Makassar Jadi Pilot Project Sadar HAM, Appi Harap Direplikasi ke 153 Kelurahan
Pada tahap uji coba, pemerintah pusat menetapkan target pendataan sekitar 40 hingga 60 persen. Namun, Pemkot Makassar memilih memasang target lebih tinggi.
“Target dari pusat sebenarnya 40 persen sampai 50 persen. Tapi Pak Wali Kota minta target kita di Makassar 70 persen,” ungkap Andi Bukti.
Untuk mengejar target tersebut, Dinas Sosial menyiapkan sekitar 5.000 Agen Perlinsos yang berasal dari ASN berbagai SKPD.
Baca Juga : Semangat Merah Putih Mulai Dikobarkan, Pemkot Makassar Matangkan HUT ke-81 RI
Sekitar 2.000 agen telah diterjunkan pada tahap pendataan sebelumnya. Pengerahan dilakukan secara bertahap dengan membagi wilayah kerja berdasarkan kecamatan dan sesi pendataan.
“Yang baru turun kemarin sekitar 2.000 orang karena masih menyasar lima kecamatan secara bertahap. Besok dan seterusnya, akan mulai lagi lima kecamatan yang baru dengan agen berbeda dari SKPD lain yang belum bertugas,” jelasnya.
Pendataan lapangan dibagi ke dalam empat sesi. Masing-masing sesi berlangsung selama tiga hari kerja.
Baca Juga : Wawali Aliyah Mustika Ilham Dorong Kesempatan Kerja Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Pada sesi pertama, agen menyasar Kecamatan Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Pandang, Mariso, dan Manggala.
Sesi kedua mencakup Mamajang, Bontoala, Wajo, Tamalate, dan Sangkarrang. Sementara sesi berikutnya akan menyasar kecamatan lain yang belum mendapatkan pendataan, termasuk Biringkanaya, Tallo, Makassar, Ujung Tanah, serta wilayah lainnya.
“Jadi ada empat sesi, masing-masing sesi mencakup beberapa kecamatan,” tutur Andi Bukti.
Target 426 Ribu KK
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 426.000 KK yang menjadi sasaran pendataan Perlinsos Digital di Kota Makassar.
Dinas Sosial menegaskan, percepatan pendataan tidak hanya ditujukan untuk mengejar persentase capaian. Lebih dari itu, pemerintah ingin memastikan kondisi sosial ekonomi warga tercatat secara akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan perlindungan sosial.
“Total target data kita ada 426.000 KK yang mau didata. Percepatan pendataan bukan semata mengejar angka persentase, tetapi juga memastikan warga yang menjadi sasaran benar-benar terdata dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait komitmen dan ketersediaan agen dari berbagai SKPD.
Dinas Sosial bahkan harus turun langsung untuk menutup kekurangan personel agar pendataan tetap berjalan.
“Kami di Dinsos yang harus turun tangan menutupinya. Itu salah satu kendala di lapangan,” tambahnya.
RT/RW Disiapkan Jadi Garda Terakhir
Untuk memastikan tidak ada warga yang luput dari pendataan, Pemkot Makassar menyiapkan strategi lanjutan dengan melibatkan RT dan RW.
Setelah penugasan agen dari SKPD selesai, RT dan RW akan dilibatkan untuk menyisir warga di wilayah masing-masing yang belum masuk dalam sistem.
“Setelah tugas teman-teman agen SKPD ini selesai, jika masih ada warga atau masyarakat yang belum terdata, kita akan menjadikan RT/RW sebagai agen. Merekalah yang nanti menyisir warga di wilayahnya yang belum terdata,” terangnya.
Pelibatan RT/RW diharapkan dapat memperkuat validasi data hingga tingkat lingkungan. Pemerintah juga dapat lebih cepat mengetahui apabila terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Perlinsos Digital sendiri menyediakan portal yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran dan pengaduan data secara lebih terintegrasi.
Digitalisasi tersebut diharapkan mampu memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial, mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperbarui data maupun menyampaikan pengaduan.
Dengan capaian 50.088 KK, Dinas Sosial optimistis percepatan pendataan masih dapat digenjot hingga akhir Agustus.
Pemerintah Kota Makassar akan mengoptimalkan pengerahan agen, memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, serta melibatkan RT/RW untuk menjangkau warga yang belum terdata.
“Target kita sekarang bagaimana terus menggenjot pendataan. Harapannya sebelum tanggal 31 Agustus bisa mencapai 70 persen,” pungkas Andi Bukti. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
