Jumat, 09 Februari 2024 17:51

Mimbar Demokrasi Perempuan Desak Presiden Jokowi Menghentikan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemilu

Editor : Nurdin Amir
Penulis : Atri Suryatri Abbas
Aksi Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM (foto: MPI)
Aksi Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM (foto: MPI)

Baju bernuansa ungu sebagai simbol perjuangan para perempuan menolak penyalahgunaan kekuasaan.

Jejakfakta.com, Jakarta -- Ratusan massa individu dan organisasi perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan dalam mimbar bebas demokrasi perempuan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Jumat (9/2/2024).

Para peserta aksi mengenakan baju bernuansa ungu sebagai simbol perjuangan para perempuan menolak penyalahgunaan kekuasaan.

Mimbar demokrasi perempuan diisi dengan pembacaan orasi, puisi, dan lagu atas kondisi demokrasi yang sangat buruk di masa reformasi yang dilakukan Presiden Jokowi

Baca Juga : 6 TPS di Sinjai Bakal Gelar PSU, Ditemukan Pemilih Tidak Tedaftar di DPT

Dalam pernyataanya, Koalisi mendesak Presiden Jokowi, untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu.

"Apa yang dilakukan Jokowi tidak sesuai dengan Nawacita presiden di tahun 2014, yaitu pemerintah yang berjanji untuk tidak absen dan akan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan," ujar Ulfa Kasim.

Menurutnya, Presiden Jokowi juga telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi berperspektif perempuan, dimana suara perempuan yang kritis terhadap sikap presiden tidak dianggap penting.

Baca Juga : Agenda Kunker Presiden Jokowi di Sulsel, Resmikan Makassar New Port hingga Silaturahmi 1.000 Warga di Maros

"Kritik dari universitas- universitas dan organisasi masyarakat sipil termasuk perempuan diabaikan. Pemilu hanya digunakan sebagai alat kontestasi, perempuan jadi penonton ketidakadilan dan keserakahan," tegas Ulfa Kasim.

"Kami kaum perempuan juga berkeberatan dengan pajak kami yang digunakan untuk kepentingan politik partisan yang dilalukan presiden dan pendukungnya, sambungnya.

Dalam deklarasi ini Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM menagih sumpah Jokowi

Baca Juga : Skrining Kesehatan Tekan Angka Kematian Petugas Pemilu

sebagai presiden:

1.Kami menolak ketidaknetralan presiden karena merusak demokrasi, mengoyak keadilan dan memecah bangsa

2.Kami menolak penyalahgunaan kekuasaan presiden dalam mendukung paslon dengan melanggar konstitusi, mengukuhkan nepotisme, oligarki dan patriarki

Baca Juga : Suardi: Petugas KPPS yang Keguguran di Gowa Tidak Tahu Kalau Sedang Hamil

3.Kami menolak keberpihakan presiden pada pasangan calon/ paslon yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat masa lalu dan tanpa pertanggungjawaban di depan hukum termasuk perkosaan massal Mei 1998

4.Kami menolak pajak kami digunakan untuk kepentingan politik partisan melalui pembagian bantuan sosial/ bansos sebagai wajah baru penyalahgunaan kekuasaan.

5.Kami menagih sumpah, nilai-nilai, seluruh janji penegakan demokrasi, HAM, kesejahteraan rakyat dan kepatuhan pada konstitusi yang saat ini diingkari dan menjadi warisan buruk bagi generasi muda Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#Koalisi Perempuan #Joko Widodo #penyalahgunaan kekuasaan #Pemilu 2024 #demokrasi perempuan
Youtube Jejakfakta.com