Sebanyak 75% fasilitas kesehatan (Faskes) semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, ditargetkan mampu melayani pengobatan Antiretroviral (ARV), untuk mengurangi penularan HIV (Human Immunodeficiency Virus).
Itu dilakukan, karena enam tahun terakhir, perkembangan kasus HIV dan AIDs di Sulsel fluktuatif. Dan, Kota Makassar masih selalu berada di peringkat tertinggi jumlah kasus positif HIV. Hingga September 2022, tercatat 758 kasus HIV positif.
Data Dinas Kesehatan Sulsel, pada 2017 kasus HIV di Sulsel sebanyak 1.560 kasus, lalu 2018 sempat turun jadi 1.174 kasus. Tahun 2019, naik lagi jadi 1.679 kasus, dan turun lagi pada 2020 jadi 1.210 kasus, kemudian kembali naik pada 2021 jadi 1.490.
Baca Juga : Pemkab Gowa Fokus Bangun Birokrasi Profesional Lewat Manajemen Talenta ASN
"Untuk 2022, hingga September ada 1.431 kasus. Itu baru kasus HIV belum yang AIDs. AIDs juga jumlah kasusnya fluktuatif, yang jumlahnya mencapai angkat 300 kasus," kata Ardadi, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Kabid P2P),Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
Dari data yang ada juga disebutkan, jika mereka yang terinfeksi HIV/AIDs di Sulsel itu terbanyak dengan orang berusia antara 25-49 tahun. Itu mencapai 69% lalu usia antara 15-24 tahun sebanyak 24%. Yang 70% diantaranya laki-laki, sisanya 24%, perempuan.
Ardadi menambahkan, faktor risiko penularan HIV/AIDs adalah lelaki seks lelaki sebanyak 30%. "Ini terbesar, sehingga memang harus ada kebijakan yang fokus pada promotif dan preventif kepada sejumlah kelompok sasaran yang tidak diskriminatif, untuk menekan angka penularan," tambahnya.
Baca Juga : Ketua PORDI Sulsel Buka Turnamen Domino Wali Kota Cup Palopo 2026, Ribuan Peserta Ramaikan
Termasuk perluasan layanan pengobatan Antiretroviral (ARV) sampai ke level Puskesmas termasuk faskes swasta, klinik dan praktek swasta dengan target 75% faskes di kabupaten mampu melakukan pengobatan.
"Juga dilakukan intervensi berbasis kabupaten/kota. Layanan komprehensif berkesinambungan, serta memperkuat kapasitas sumber daya kelembagaan terkait, dan menghadirkan lingkungan yang mendukung serta akuntabel," lanjut Ardadi.
Dukungan lingkungan yang dimaksud seperti memfasilitasi terbentuknya kelembagaan civil society dan masyarakat umum dalam memberdayakan populasi kunci. Termasuk mendorong keterlibatan aktif dunia usaha, organisasi profesi, LSM/NGO, akademisi, dan ormas.
Baca Juga : Pelantikan Pengurus PORDI Sulsel, IAS Canangkan Liga Domino Lima Seri Tiap Tahun
"Inisiasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di Kecamatan dan Warga Peduli AIDS (WPA) di desa/kelurahan sebagai katup pengaman terdepan dalam masyarakat. Peran tokoh agama dalam sosialisasi pencegahan HIV di media keagamaan juga perlu," pungkas Ardadi. (**)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
