Jumat, 04 Oktober 2024 09:53

Walhi Sulsel Sebut Akses dan Distribusi Air Timpang di Makassar

Editor : Redaksi
Penulis : Samsir
Ilustrasi. Sejumlah warga di Kota Makassar mengalami krisis air bersih. Walhi Sulsel permasalahan dari krisis air yang ada di utara Kota Makassar karena ketimpangan atas akses dan distribusi air bersih, bukan soal teknis perpipaan dan ketersediaan sumber air baku. @Jejakfakta/dok. Istimewa
Ilustrasi. Sejumlah warga di Kota Makassar mengalami krisis air bersih. Walhi Sulsel permasalahan dari krisis air yang ada di utara Kota Makassar karena ketimpangan atas akses dan distribusi air bersih, bukan soal teknis perpipaan dan ketersediaan sumber air baku. @Jejakfakta/dok. Istimewa

Krisis air bersih dialami ribuan warga di Kecamatan Tallo bukan masalah teknis perpipaan.

Jejakfakta.com, MAKASSAR -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebut permasalahan dari krisis air yang ada di utara Kota Makassar karena ketimpangan atas akses dan distribusi air bersih, bukan soal teknis perpipaan dan ketersediaan sumber air baku.

Hal tersebut disampaikan Slamet Riadi, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik Walhi Sulsel saat menggelar Diseminasi dan Peluncuran Hasil Riset berjudul Makassar Kota Dunia yang Krisis Air, di Aula Kantor Camat Tallo Kota Makassar, Kamis, 3 Oktober 2024.

Dalam pemaparannya, Slamet menjelaskan bahwa Kota Makassar yang kerap digambarkan sebagai ‘Kota Dunia’ ternyata begitu rapuh sebagai akibat dari lonjakan industrialisasi, minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan dipengaruhi oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis.

Baca Juga : Hadiri Dharma Santi Nyepi, Wali Kota Makassar Ajak Warga Hindu Rawat Kerukunan dan Keberagaman

"Kerapuhan itulah yang kemudian semakin diperparah dengan krisis iklim yang saat ini terjadi," katanya.

Hasil riset Walhi Sulsel juga menunjukkan, kota Makassar ini sudah sangat sesak dimana lahan terbangunnya ada sekitar 11.432 Ha (65,04% dari luas kota). Ditambah lagi dengan melihat aspek hidrologi kotanya yang secara signifikan dipengaruhi oleh tiga DAS kritis karena tutupan hutannya di bawah angka 30%.

"DAS Jeneberang hanya Memiliki tutupan Hutan sekitar 16,8%, DAS Tallo Memiliki Tutupan Hutan 12,1%, dan DAS Maros Memiliki Tutupan Hutan sekitar 19,8%. Inilah yang menyebabkan Kota Makassar akan terus mengalami kebanjiran ketika musim penghujan dan kekeringan ketika musim kemarau," bebernya.

Baca Juga : 6 Bulan Pascatumpahan Minyak PT Vale, WALHI Ungkap Pencemaran Capai 19 Km dan Tuntut Akuntabilitas

Selain itu, kata Slamet, hasil riset ini juga menemukan akar permasalahan dari krisis air yang ada di utara Kota Makassar. Menurutnya, permasalahan utamanya adalah ketimpangan atas akses dan distribusi air bersih, bukan soal teknis perpipaan dan ketersediaan sumber air baku.

Data yang diperoleh Walhi Sulsel menunjukkan bahwa Makassar Utara dengan jumlah pelanggan 51.852 hanya disalurkan air sebesar 940.845 kubik sepanjang tahun 2023.

"Kondisi tersebut sangat berbeda dengan beberapa kecamatan yang masuk dalam wilayah Makassar Barat yang dikenal sebagai pusat industri dan jasa dimana jumlah pelanggannya hanya mencapai 12.466. Tetapi volume air yang disalurkan empat kali lipat lebih banyak dari Makassar Utara yakni sekitar 4.204.765 kubik sepanjang tahun 2023," kata Slamet.

Baca Juga : Warga Tolak Tambang Emas di Enrekang, Justru Diperiksa Polisi

Dalam riset ini, Walhi Sulsel juga menganalisis kerentanan tiap kecamatan di Kota Makassar terhadap akses atas air bersih dengan memperhatikan dua variabel yakni jumlah pelanggan dan volume air yang tersalurkan. Hasilnya, Kecamatan Tallo dan Rappocini merupakan dua wilayah yang masuk dalam kategori rentan atas air bersih.

"Yang rentan adalah Tallo dan Rappocini," ungkap Slamet.

Untuk Kecamatan Tamalate, Bontoala, Kepulauan Sangkarrang, Manggala, Biringkanaya, dan Tamalanrea menghampiri kategori rentan.

Baca Juga : WALHI Sulsel Konsolidasikan Pecinta Alam, Dorong Gerakan Advokasi Lingkungan yang Lebih Kuat

"Sedangkan kecamatan yang masuk kategori tidak rentan yakni Wajo, Panakkukang, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Makassar, Mamajang, dan Mariso."

Melihat permasalah ketimpangan yang mengakibatkan krisis air bersih di Makassar, Walhi Sulsel merekomendasikan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan krisis air di Makassar Utara dan sekaligus memperbaiki tata kelola air di Kota Makassar.

"Pertama, perluas Ruang Terbuka Hijau," ujar Slamet.

Baca Juga : Walhi Sulsel Soroti Pengadaan Insinerator Mini di Makassar, Desak Penghentian Operasi Sementara

Kedua, merawat dan menjaga Daerah Aliran Sungai Tallo, Jeneberang, dan Maros.

"Ketiga, menerapkan pajak ‘Progresif’ Penggunaan Air Tanah dan Air Permukaan bagi Industri skala Besar."

Keempat, memperbaiki Pelayanan, Tata Kelola, dan Distribusi Air Bersih.

"Kelima Membuat atau menyiapkan Dokumen Perencanaan Adaptasi dan Mitigasi dalam Menghadapi Krisis Air dan Perubahan Iklim," tutupnya.

Diseminasi dan Peluncuran Hasil Riset berjudul Makassar Kota Dunia yang Krisis Air ini dihadiri oleh sejumlah pihak diantaranya perwakilan warga dari tiga kelurahan (Buloa, Tallo, dan Kaluku Bodoa), Dinas PU Kota Makassar, PDAM Kota Makassar, Sekretaris Camat Tallo, Direktur Pusat Kajian dan Rekayasa Sumber Daya Air UNHAS, dan beberapa jaringan organisasi masyarakat sipil di Kota Makassar.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#krisis air #Kota Makassar #ketimpangan atas akses #distribusi air #Walhi Sulsel
Youtube Jejakfakta.com