Jejakfakta.com, MAKASSAR -- Komisi E DPRD Sulsel menggelar rapat kerja dalam rangka evaluasi triwulan III Tahun 2024 di Gedung DPRD Sulsel pada Senin (23/12/2024). Rapat ini membahas evaluasi pelayanan rumah sakit provinsi secara keseluruhan sudah mendapatkan akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan hingga pencegahan stanting.
Rapat ini dipimpin Sekretaris Komisi E, dr. Fadli Ananda. Hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Dr. dr. Ishaq Iskandar dan sejumlah Dirut RSUD, RSKD dan Kepala UPT.
dr. Fadli mengatakan, rapat kerja ini adalah upaya untuk membangun sinergi antara Komisi E dengan Dinas Kesehatan dan jajarannya.
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Hadiri Peringatan HUT ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan
"Sejauh ini, komunikasi kita dengan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kepala UPT rumah sakit provinsi sudah berjalan bagus," katanya.
Di sisi lain, Komisi E terus mendorong peningkatan pelayanan rumah sakit pemerintah provinsi, sehingga pendapatan juga ikut naik. "Bagaimana rumah sakit yang sudah BLUD ini, pendapatannya bisa lebih bagus ke depannya. Supaya bisa menambah PAD Provinsi Sulawesi Selatan," kata dr. Fadli.
Menurut dr. Fadli, evaluasi pelayanan rumah sakit provinsi secara keseluruhan sudah mendapatkan akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan. Artinya mereka sudah menerapkan standar yang baik untuk rumah sakit.
Baca Juga : Massa Bakar Gedung Utama DPRD Sulsel Sabtu Dini Hari, Kota Makassar Mencekam
"Cuma memang ada beberapa strategi penambahan untuk bisa meningkatkan kunjungan dan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien-pasien sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat," ujarnya.
Selain pelayanan rumah sakit, Komisi E juga menyoroti persoalan stunting dalam rapat ini. dr. Fadli bilang, kasus ini bukan hanya tanggungjawab Dinas Kesehatan, tapi juga Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan.
"Jadi masyarakat harus lebih waspada, terutama kepada kesehatan ibu selama di kandungan, 1000 hari pertama dalam kehidupannya. Termasuk dalam kandungan 9 bulan dan 2 tahun setelahnya, itu adalah masa emasnya," ungkapnya.
Baca Juga : Demo Hardiknas 2025 di Makassar: Mahasiswa Tuntut Pendidikan Gratis hingga Tolak MBKM
"Sehingga kalau umpama 1000 hari pertamanya tercapai dengan baik, Insya allah masalah stanting itu harusnya sudah tidak ada di Sulawesi Selatan," sambungnya.
Politisi PDI Perjuangan ini tak menampik, edukasi kesehatan pencegahan stanting di masyarakat memang masih kurang.
"Makanya tadi kita bahas bahwa promosi preventif dan edukasi tentang kesehatan ini harus beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Termasuk dengan media sosial, media cetak dan media-media yang lainnya. Kita bisa gunakan untuk memberikan penyampaian kepada masyarakat," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
