Jejakfakta.com, MAKASSAR – Warga Bara-Baraya resmi melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan keterangan atas akta otentik ke Polda Sulawesi Selatan, pada hari Kamis (6/2/2025). Laporan ini muncul setelah terungkapnya fakta baru dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN Mks, yang menunjukkan adanya indikasi kuat pemalsuan dokumen terkait kepemilikan tanah.
Seorang perwakilan warga menyatakan bahwa laporan ini merupakan langkah penting dalam memperjuangkan hak mereka.
“Pihak kepolisian menerima laporan kami. Ini menjadi bukti bahwa warga yang ingin meningkatkan hak kepemilikan tanahnya justru dihambat oleh keberadaan sertifikat pengganti tahun 2016. Padahal, berdasarkan sertifikat nomor 4, tanah tersebut telah habis terjual,” ujarnya.
Baca Juga : Tidak Ada Itikad Baik, Itje Siti Aisyah Kembali Abaikan Panggilan Mediasi di PN Makassar,
Benang Kusut Kasus Tanah Bara-Baraya
Kasus ini bermula ketika Nurdin Dg. Nombong dan kawan-kawan menggugat seorang warga Bara-Baraya berinisial HW dalam perkara wanprestasi. Namun, putusan pengadilan justru mengungkap fakta mengejutkan: sertifikat hak milik (SHM) No. 4 yang diklaim hilang sejak 2007, ternyata masih berada dalam penguasaan HW.
Pada tahun 2013, Nurdin Dg. Nombong melaporkan kehilangan SHM No. 4 atas nama Moedhinoeng Daeng Matika, yang berlokasi di Kampung Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, dengan luas 32.040 m². Pengumuman kehilangan ini bahkan dimuat di harian Tribun Timur pada 25 Juni 2013.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Bersama PN Makassar Perkuat Sinergitas Cegah Penyuapan dan Mafia Tanah
"Namun, dalam putusan pengadilan, warga yang digugat justru diwajibkan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Nurdin untuk dikembalikan ke BPN dan ditarik dari peredaran," kata Razak, pendamping hukum warga dari LBH Makassar.
Dugaan Mafia Tanah Mencuat
Menurut Razak, dugaan pemalsuan semakin kuat setelah terungkap bahwa Nurdin Dg. Nombong ternyata telah menjual tanah dengan SHM No. 4 sebelum menggugat HW. Kejanggalan ini berdampak luas terhadap warga Bara-Baraya yang sejak 2017 terus menghadapi ancaman penggusuran akibat sertifikat baru yang terbit pada tahun 2016.
Baca Juga : Mutasi Polri: Irjen Pol Rusdi Hartono Gantikan Irjen Pol Yudhiawan sebagai Kapolda Sulsel
Razak menegaskan bahwa kasus ini memiliki indikasi kuat keterlibatan mafia tanah. “Ini adalah bukti bahwa Nurdin dkk sebenarnya mengetahui bahwa sertifikat tersebut tidak hilang, melainkan sengaja dimanipulasi untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan pemalsuan keterangan dalam akta otentik yang menimbulkan kerugian dapat dikenakan hukuman penjara hingga tujuh tahun.
"Warga berharap laporan ini dapat menjadi landasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus yang telah berlarut-larut selama delapan tahun ini," kata Razak.
Baca Juga : Aksi Kriminal Meningkat di Makassar, Kapolda Sulsel Turun Langsung Pimpin Operasi
Dengan laporan pidana ini, warga Bara-Baraya berharap agar Pengadilan Negeri (PN) Makassar serta pihak keamanan menunda upaya eksekusi hingga fakta sebenarnya terungkap. Jika penggusuran tetap dilakukan, maka sekitar 190 warga berisiko kehilangan tempat tinggal mereka akibat kasus yang diduga sarat rekayasa ini.
“Hingga terang menyelinap keluar dalam himpitan gelap, hingga semua kebenaran terungkap, barikade kokoh akan berdiri di Bara-Baraya,” tegas warga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
