Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat membahas percepatan penyediaan pasokan listrik di wilayah kepulauan Kota Makassar, yang hingga kini belum sepenuhnya terjangkau jaringan PLN.
Pertemuan ini berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (21/5/2025), dan menjadi langkah awal menuju proyek percontohan kelistrikan berbasis energi terbarukan.
General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, menyatakan bahwa pembahasan fokus pada penentuan skala prioritas untuk pemasangan listrik di pulau-pulau yang masuk dalam wilayah administrasi Makassar.
Baca Juga : KPK Soroti Empat Sektor Anggaran Pemkot Makassar, Appi Janji Tindak Lanjuti
"Kami datang menemui Wali Kota untuk membahas kelistrikan di kepulauan, khususnya pasokan listrik baru di pulau-pulau yang belum terjangkau," ujar Edyansyah.
Menurutnya, PLN siap mendukung percepatan elektrifikasi, namun penentuan prioritas wilayah menunggu arahan dari Pemerintah Kota Makassar.
“Kami menunggu skala prioritas dari Pemkot Makassar, karena masyarakat di pulau-pulau itu adalah warga kota. Jadi penentuannya perlu dari pemda,” tambahnya.
Baca Juga : Cegah Korupsi dari Internal Birokrasi, Munafri Minta Kadis hingga Lurah Jaga Integritas
Salah satu langkah konkret PLN adalah penerapan program Super Sun di Pulau Barrang Caddi. Program ini menyediakan listrik mandiri berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk setiap rumah.
“Dengan Super Sun, setiap rumah langsung mendapat pasokan listrik dari energi terbarukan,” jelas Edyansyah. Namun saat ini, program baru diterapkan di satu pulau dan belum menjangkau wilayah kepulauan lainnya.
PLN berharap kerja sama dengan Pemkot Makassar dapat mencakup pendanaan dan pengembangan infrastruktur kelistrikan di wilayah pulau lainnya.
Baca Juga : MYL Tinjau Kesiapan Lokasi PLTS Komunal dan Kampung Nelayan Merah Putih di Satanger
“PLN siap percepat pemasangan, namun pengembangan dan penentuan lokasi menjadi wewenang Pemkot,” ujarnya.
Pemerintah Kota Makassar menyambut baik inisiatif ini. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa pemkot berkomitmen memperluas akses listrik untuk masyarakat kepulauan.
"Kami siapkan skema penanganan bersama PLN dan stakeholder untuk menjawab persoalan kelistrikan yang dihadapi warga pulau,” tegasnya.
Baca Juga : Munafri Soroti Jalur Laut dan Penjualan Online dalam Pengawasan Miras di Makassar
Ia juga menyoroti dua masalah utama: keterbatasan biaya pemasangan listrik bagi warga miskin, serta warga yang telah terpasang listrik namun kesulitan membayar tagihan secara rutin. Kedua kelompok ini akan menjadi prioritas bantuan dari Pemkot.
Tak hanya wilayah kepulauan, Pemkot Makassar juga merencanakan pengembangan infrastruktur kelistrikan di daratan kota, termasuk penerapan damping sharing kabel melalui jalur bawah tanah.
“Prosedurnya masih dalam pembahasan lintas instansi untuk memastikan sistem kabel bawah tanah ini aman dan efisien,” tambah Munafri.
Baca Juga : Sambut HUT Makassar ke-419, Pemkot Percepat Program Bedah Rumah untuk 419 Warga
Sebagai tindak lanjut, PLN dan Pemkot Makassar akan melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi kepulauan. Sinergi ini diharapkan segera mewujudkan keadilan energi bagi seluruh warga, termasuk yang selama ini belum merasakan listrik secara menyeluruh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
