Jejakfakta.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), mendampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Prof. Dr. Yassierli, dalam kunjungan kerja di Kota Makassar.
Kehadiran Munafri-Aliyah bertujuan untuk memantau langsung kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) di Kantor Cabang Utama Makassar, Jalan Slamet Riyadi, Sabtu (26/7/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa program BSU bukan sekadar bantuan sementara, melainkan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi pekerja berpenghasilan rendah.
Baca Juga : Pemkot Makassar Genjot Perubahan Pola Kelola Sampah, Camat-Lurah Diminta Siapkan Solusi per Wilayah
"Ini bagian dari bentuk kepedulian pemerintah untuk menopang ekonomi masyarakat. Kami berharap dan memastikan distribusi BSU berjalan lancar, tepat sasaran, dan transparan," ujar Munafri.
Ia menambahkan bahwa BSU merupakan instrumen penting dalam mengurangi tekanan ekonomi masyarakat serta menjaga stabilitas sosial di daerah.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan bahwa penyaluran BSU di Makassar telah mencapai tingkat realisasi lebih dari 90 persen.
Baca Juga : Aliyah Mustika dan IAS Satukan Semangat Kebersamaan di Jalan Sehat FKPPI–KBPP Polri Sulsel
"Ini bukti nyata kepedulian pemerintah kepada para pekerja yang membutuhkan dukungan. Angka 90,30 persen bukan sekadar data, tapi cerminan kerja keras bersama agar hak-hak pekerja diterima secara tepat waktu dan tepat sasaran," ungkap Aliyah.
Aliyah juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen menjaga sinergi dengan pemerintah pusat, PT Pos Indonesia, dan seluruh pihak terkait agar setiap bantuan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
"Kami akan terus memperkuat koordinasi demi meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi para pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga," tambahnya.
Dalam arahannya, Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Yassierli, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring nasional untuk memastikan program bantuan berjalan tepat sasaran.
"Kami hadir untuk memastikan secara langsung bahwa program BSU ini benar-benar sampai kepada penerima," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada kuartal kedua tahun ini.
Baca Juga : Munafri Hadiri Silaturahmi dengan Mensos di Sulsel, Makassar Siapkan Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
"BSU diharapkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional," tambahnya.
Menaker menjelaskan bahwa BSU 2025 diberikan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi kriteria penerima. Bagi pekerja yang memiliki rekening di bank milik pemerintah, bantuan disalurkan langsung melalui bank. Sedangkan yang belum memiliki rekening, dapat mencairkan BSU melalui PT Pos Indonesia.
"Proses ini telah dijalankan sejak empat tahun terakhir dengan sistem verifikasi ketat agar distribusi tepat sasaran dan dapat diaudit. Secara nasional, jumlah penerima mencapai hampir 16 juta orang," jelas Menaker.
Baca Juga : Catut Nama Wakil Wali Kota, Modus Sumbangan Masjid Berujung Penipuan, Warga Makassar Diminta Waspada
BSU 2025 disalurkan untuk periode dua bulan (Juni–Juli) dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp600.000 per penerima.
Menaker pun menekankan agar bantuan digunakan sesuai kebutuhan prioritas keluarga.
"Pemerintah berharap bantuan ini dimanfaatkan secara optimal. Kami telah berupaya maksimal agar dana ini sampai dengan cepat, tepat, dan memberi manfaat maksimal," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




