Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar semakin serius mendorong transformasi digital di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan modern yang transparan dan efisien, Pemkot Makassar bersama Bank Sulselbar memperkuat kolaborasi untuk mempercepat digitalisasi sistem pemerintahan dan layanan publik.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkapkan bahwa dari puluhan OPD yang ada, baru dua OPD yang benar-benar menerapkan digitalisasi secara menyeluruh. Kondisi ini mendorong Pemkot Makassar membentuk Tim Percepatan Digitalisasi sebagai langkah strategis untuk meninggalkan sistem manual yang dinilai lamban dan rawan kesalahan.
“Kita akan membentuk tim percepatan digitalisasi di semua OPD. Targetnya, tahun depan seluruh sistem sudah beralih ke digital,” ujar Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin.
Baca Juga : Di Hadapan DPR RI, Munafri Tawarkan Smart Greenhouse IoT sebagai Solusi Ketahanan Pangan Kota Makassar
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Hotel Novotel Grand Shayla Makassar, Senin (17/11/2025).
Digitalisasi Jadi Standar Wajib Pemerintahan
Appi menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar penggunaan aplikasi, melainkan perubahan menyeluruh dalam sistem kerja pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan data.
Baca Juga : PIP Makassar Hibahkan Aset Strategis untuk Percepat Pembangunan Stadion Untia
“Digitalisasi itu soal efisiensi. Yang tadinya butuh satu hari bisa dipangkas. Biaya bisa ditekan, pendapatan tercatat jelas, dan pengeluaran terkontrol,” tegasnya.
Ia menyoroti masih maraknya pencatatan manual yang kerap berubah-ubah dan berpotensi menimbulkan persoalan saat pemeriksaan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, setiap OPD akan diberikan target dan jadwal implementasi yang ketat.
“Tim ini akan membuat schedule yang memaksa semua OPD digital. Kalau masih ada yang tidak jalan, pasti ada sanksi,” kata Appi.
Baca Juga : Pemkot Makassar Gandeng LAN RI Susun Formula Baru TPP ASN dan Gaji PJLP Berbasis Beban Kerja
Dalam forum tersebut, perwakilan Bank Indonesia melaporkan bahwa baru dua OPD di Pemkot Makassar yang telah menerapkan digitalisasi secara penuh. Fakta itu memperkuat komitmen Pemkot Makassar untuk mempercepat transformasi, termasuk mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai dan elektronik.
Peran Bank Sulselbar dalam Ekosistem Digital
Pemkot Makassar juga menaruh harapan besar pada peran Bank Sulselbar sebagai mitra strategis dalam mendukung digitalisasi transaksi keuangan daerah. Appi menilai keterlibatan perbankan daerah sangat penting untuk memastikan seluruh pembayaran dan pendapatan daerah tercatat secara elektronik dan terintegrasi.
Baca Juga : Dari 10 Besar Menuju 5 Pimpinan, Baznas Makassar Cari Figur Amanah dan Profesional
“Semua harus elektronik dan tercatat. Dengan dukungan perbankan, kita tidak perlu lagi repot rekap manual. Tinggal buka sistem, semuanya jelas,” ujarnya.
Ia juga menyinggung masih rendahnya literasi digital di kalangan ASN, termasuk penggunaan mobile banking, yang dinilai menjadi salah satu penghambat percepatan digitalisasi.
Bapenda Siap Terkoneksi dengan Bank Sulselbar
Baca Juga : Respons Cepat Aduan Warga, BPBD Makassar Turun Bersihkan Kanal Bara-Baraya Timur
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah, memastikan bahwa digitalisasi di lingkup Bapenda telah berjalan dan menunjukkan hasil signifikan, khususnya pada sistem pembayaran pajak daerah.
“Pembayaran pajak sekarang sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi PAKINTA. Peningkatannya sangat signifikan, terakhir bahkan mencapai sekitar 400 persen,” ungkap Asminullah.
Ia menegaskan bahwa Bapenda berkomitmen memperluas digitalisasi ke seluruh jenis pajak daerah dengan membangun sistem yang lebih terpadu dan terintegrasi.
“Dari Bank Sulselbar juga akan kami undang agar sistem kami bisa terkoneksi langsung. Tujuannya supaya semua pembayaran pajak masuk dalam satu ekosistem digital,” jelasnya.
Ke depan, aplikasi PAKINTA akan diintegrasikan dengan platform Lontara+ melalui dukungan Dinas Kominfo Kota Makassar, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan kanal pembayaran pajak secara digital.
“Tahun depan semua aplikasi akan kita satukan. Harapannya, digitalisasi ini bisa meningkatkan PAD sekaligus memudahkan pelayanan bagi wajib pajak,” pungkas Asminullah.
Dengan kolaborasi Pemkot Makassar dan Bank Sulselbar, percepatan digitalisasi diharapkan menjadi fondasi kuat bagi tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
