Jejakfakta.com, MAKASSAR — Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar melalui Bidang Humas dan IKP menggelar kegiatan kehumasan pemerintahan di era media sosial di Novotel Hotel, Selasa (25/11/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Wicaksono, atau yang lebih dikenal dengan nama penanya Ndoro Kakung, seorang penulis dan praktisi media sosial yang berasal dari Yogyakarta.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan humas pemerintah dalam mengelola informasi dan interaksi kepada publik, khususnya melalui media sosial.
Baca Juga : Diskominfo Makassar Edukasi Anak Pulau Terluar, Teknologi Dimanfaatkan Secara Cerdas dan Aman
Ndoro Kakung membagikan berbagai tips dan strategi kehumasan yang efektif di era digital.
Dalam materinya, ia menekankan pentingnya membangun interaksi yang kuat dengan masyarakat melalui media sosial agar tidak sekadar memberikan informasi, tetapi juga menciptakan interaksi publik.
“Di era digital sekarang, publik tidak lagi menginginkan seremoni belaka. Publik menginginkan interaksi langsung dengan pemerintah setempat. Direspons dan ditindaklanjuti keluhannya,” ucap Ndoro Kakung.
Baca Juga : Wakil Wali Kota Makassar Paparkan Transformasi Smart City di ASCN Annual Meeting 2026 Banyuwangi
Ia menekankan bahwa seorang humas pemerintahan harus aktif merespons dan menyajikan konten yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi.
“Humas harus belajar menyajikan konten yang mudah dipahami dan mudah dibaca. Harus belajar teknik infografis. Tanpa tiga unsur ini, publik hanya mendapat narasi, bukan akses ke informasi. Seorang humas harus menyiapkan diri untuk ‘tsunami informasi’,” jelasnya.
Tak hanya itu, admin media sosial juga harus memahami algoritma konten agar tujuan pemasaran dan komunikasi dapat tercapai secara efektif serta mengoptimalkan strategi konten.
Ia juga mencontohkan bahwa hingga saat ini masih banyak humas, baik di pemerintahan maupun instansi lainnya, yang mengelola akun media sosialnya dengan penuh konten seremonial pimpinan, sehingga pesan informasi tidak efektif tersampaikan kepada publik.
Akibatnya, jumlah pengikut tidak bertambah dan interaksi tidak berkembang.
“Kesalahan umum humas adalah menganggap media sosial sebagai arsip kegiatan pribadi pimpinan. Caption seperti rilis berita, konten tanpa ajakan kepada publik, dan komentar publik yang diabaikan,” paparnya.
Baca Juga : Diskominfo Makassar Terima Kunjungan Diskominfo SP Gowa, Bahas Inovasi Digital LONTARA+
Ndoro Kakung pun berpesan bahwa humas yang baik adalah humas yang mampu menyampaikan keluhan masyarakat kepada pimpinan.
“Contohnya, bukan hanya membagikan konten bahwa pimpinan menghadiri rapat, tetapi menyampaikan dampak nyata dari rapat tersebut kepada masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan humas pemerintah dalam mengelola informasi dan interaksi di media sosial sehingga mampu meningkatkan citra pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
