Jejakfakta.com, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dengan melibatkan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kamis (26/2/2026).
Dalam sambutannya, Darmawangsyah menegaskan bahwa memastikan ruang gerak yang aman dan setara bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama.
Baca Juga : Terima Kunjungan KemenHAM, Wabup Gowa Tegaskan Komitmen Penguatan HAM
“Melalui Musrenbang ini pemerintah hadir untuk mendengar kebutuhan spesifik masyarakat. Kita tidak hanya membangun fisik daerah, tetapi membangun ekosistem di mana setiap anak berhak atas rasa aman, setiap perempuan berdaulat atas potensinya, dan setiap penyandang disabilitas memiliki akses setara dalam kehidupan publik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kelompok perempuan, anak, dan disabilitas bukan sekadar objek perlindungan, tetapi harus mendapatkan ruang pemberdayaan nyata agar cita-cita keadilan sosial dapat terwujud.
Menurutnya, perencanaan pembangunan yang baik harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Di era digital saat ini, perlindungan juga harus mencakup ruang interaksi baru yang rentan terhadap kekerasan siber dan eksploitasi digital.
Baca Juga : Husniah Talenrang Datangi BBPJN Sulsel, Pastikan Usulan Jalan Prioritas Gowa Masuk Program Nasional
Darmawangsyah juga mengungkapkan capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun di Kabupaten Gowa telah mencapai 99,55 persen. Capaian tersebut dinilai bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk jaminan hak sipil anak-anak di Gowa.
Ia menambahkan, Pemkab Gowa akan memperkuat peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, tidak hanya sebagai tempat pengaduan, tetapi juga sebagai pusat pemulihan dan edukasi. Program ke depan difokuskan pada transisi dari perlindungan menuju pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan digital bagi ibu rumah tangga, pengembangan bakat anak melalui ruang kreatif, serta pembukaan akses ekonomi inklusif dan lapangan kerja mandiri bagi penyandang disabilitas.
“Kepada seluruh SKPD, jadikan usulan Musrenbang ini sebagai prioritas program kerja, bukan sekadar formalitas administrasi,” tegasnya.
Baca Juga : Pemkab Gowa Gandeng Kejari, Perkuat Pendampingan Hukum untuk Kawal Pembangunan dan Tingkatkan PAD
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Sujjadan, menjelaskan bahwa Musrenbang ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD 2027 yang mengacu pada regulasi sistem perencanaan pembangunan nasional, perlindungan dan pemenuhan hak anak, pengarusutamaan gender, serta penghormatan hak penyandang disabilitas.
“Ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam memastikan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan,” jelasnya.
Salah satu perwakilan penyandang disabilitas, Hannani, guru SD Inpres Pallangga, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah. Dari lima usulan yang diajukan, empat di antaranya telah terakomodasi dalam perencanaan tahun 2026.
“Alhamdulillah, 75 persen usulan kami terakomodasi. Kami juga selalu dilibatkan dalam Musrenbang,” ujarnya.
Secara keseluruhan, dari kelompok anak sebanyak 20 dari 21 usulan atau 95 persen berhasil diakomodasi, sedangkan dari kelompok perempuan seluruh usulan atau 100 persen terakomodasi dalam perencanaan program.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis Peter, Kepala BPSDM Sulsel, pimpinan SKPD, para camat lingkup Pemkab Gowa, serta perwakilan organisasi perempuan, anak, dan disabilitas se-Kabupaten Gowa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
