Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima kunjungan tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, di Balai Kota Makassar, Rabu (1/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi titik awal proses audit keuangan daerah yang akan mengukur sejauh mana pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Makassar berjalan sesuai aturan. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah, Inspektur, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam arahannya, Munafri menegaskan komitmen pemerintah kota bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Baca Juga : Bapenda Makassar Hadirkan PAMUNGKAS, Cek Data hingga Bayar PBB-P2 Kini Bisa dari Genggaman
“Pemeriksaan ini akan memperlihatkan apakah yang kita kerjakan selama satu tahun ini sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan,” ujar Munafri.
Ia menyoroti masih adanya temuan berulang dalam pemeriksaan tahunan BPK. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa rekomendasi sebelumnya belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh perangkat daerah.
“Kalau temuan itu berulang, artinya ada rekomendasi yang belum direspons secara optimal. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Baca Juga : Mulai 1 Agustus, TPA Tamangapa Hanya Terima Residu, Peneliti Ajak Warga Makassar Pilah Sampah dari Rumah
Munafri pun meminta seluruh OPD menempatkan setiap rekomendasi BPK sebagai prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Ia mendorong penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi potensi temuan baru melalui sistem pengawasan berlapis. Proses penyusunan laporan keuangan, kata dia, harus dilakukan secara cermat melalui mekanisme “check and re-check”.
“Kontrol dan evaluasi harus berjalan ketat, karena hal kecil pun bisa berdampak besar,” jelasnya.
Baca Juga : Hari Anak Nasional 2026, Bunda PAUD Makassar Hadirkan Ruang Ceria dan Edukatif bagi Anak
Munafri juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara Pemkot Makassar dan tim BPK. Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap aturan yang berpotensi menimbulkan bias dalam laporan keuangan.
“Kalau ada yang belum dipahami, jangan diinterpretasikan sendiri. Bangun komunikasi yang baik agar tidak ada bias maupun ambigu,” tambahnya.
Ia berharap pemeriksaan LKPD 2025 ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.
Baca Juga : Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan
“Semoga progres kita dari tahun ke tahun semakin baik dan berjalan sesuai sistem yang telah ditetapkan,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
