Jejakfakta.com, MAKASSAR — Kota Makassar kembali mencatatkan diri sebagai pionir nasional dalam perlindungan pekerja rentan. Melalui kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kota Makassar, program Sistem Keagenan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) resmi diluncurkan dalam agenda Makassar Berbagi Jaminan Sosial di Lapangan Karebosi, Jumat (19/6/2026).
Program ini menjadi terobosan besar karena memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga tingkat RW, khususnya bagi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang selama ini paling rentan terhadap risiko kerja dan ekonomi.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, memberikan apresiasi tinggi kepada Kota Makassar. Ia menyebut Makassar sebagai daerah pertama yang menerapkan perlindungan lengkap bagi pekerja rentan melalui skema JKK, JKM, hingga JHT secara terintegrasi.
Baca Juga : Munafri dan Kapolda Sulsel Serahkan Genset-Pompa Air di Pulau Lanjukang, Dorong Sinergi Kepulauan
“Ini gerakan luar biasa. Pemerintah Kota hadir bersama-sama menyejahterakan pekerja dan keluarganya,” ujar Saiful.
Ia bahkan menegaskan bahwa model yang diterapkan Makassar layak menjadi contoh nasional bagi daerah lain di Indonesia.
Saiful juga mengungkapkan capaian signifikan. Tingkat Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Makassar telah mencapai 54,33 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang masih berada di angka 31 persen.
Baca Juga : Makassar Sterilkan Losari–CPI Jelang IGS 2026, Siap Sambut 49 Delegasi Dunia
“Ini bukan sekadar angka, tetapi bukti kehadiran negara dalam memastikan kesejahteraan pekerja rentan,” tegasnya.
Program Perisai juga menjadi sorotan karena menghadirkan 1.005 agen yang ditempatkan di setiap RW di Kota Makassar. Para agen ini tidak hanya bertugas mengakuisisi peserta baru, tetapi juga menjadi ujung tombak edukasi, literasi keuangan, hingga pendampingan peserta.
Skema ini dinilai efektif karena mendekatkan layanan langsung ke masyarakat.
Baca Juga : Puluhan Tahun Berdiri di Atas Drainase, 40 Lapak di Mariso Ditertibkan Secara Humanis
Dalam pengembangannya, BPJS Ketenagakerjaan juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk memperkuat literasi keuangan dan pengelolaan manfaat santunan agar lebih produktif.
Pemkot Makassar Gelontorkan Rp27,2 Miliar
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar, Zainal Ibrahim, menyebut program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Wali Kota Makassar melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026.
Kota Makassar melalui Pemerintah Kota Makassar bahkan mengalokasikan anggaran sebesar Rp27,22 miliar pada APBD 2026 untuk melindungi 81.466 pekerja rentan.
Dari jumlah tersebut, 45.000 pekerja juga mendapatkan tambahan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT).
“Dengan adanya agen Perisai di setiap RW, akses perlindungan sosial akan semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga : Lontara Plus Bakal Hadirkan Prakiraan Cuaca BMKG, Munafri: Informasi Penting Kini dalam Satu Genggaman
Tak hanya fokus pada perlindungan, program ini juga diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi. Para penerima manfaat didorong agar tidak hanya menggunakan santunan secara konsumtif, tetapi juga sebagai modal usaha produktif.
BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemkot Makassar akan memberikan pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, hingga pendampingan usaha.
“Manfaat seperti santunan Rp42 juta diharapkan bisa menjadi modal usaha keluarga,” kata Saiful.
Kolaborasi ini menegaskan posisi Kota Makassar sebagai salah satu kota paling progresif dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga negara, dan sektor keuangan, Program Perisai tidak hanya memperluas jangkauan perlindungan, tetapi juga membuka jalan bagi penguatan ekonomi masyarakat akar rumput. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
