Jejakfakta.com, MAKASSAR – Penataan kawasan di sekitar Benteng Fort Rotterdam menunjukkan wajah baru pendekatan pemerintah yang mengedepankan dialog dan solusi. Tanpa aksi represif maupun konflik, sebanyak 19 pedagang kelapa yang selama ini berjualan di sepanjang kawasan Benteng Rotterdam hingga dekat Kantor RRI membongkar lapaknya secara mandiri, Kamis (25/6/2026).
Keberhasilan relokasi tersebut menjadi bukti bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat mampu menghadirkan solusi yang diterima semua pihak. Para pedagang memilih mengikuti proses penataan kawasan setelah melalui rangkaian sosialisasi dan dialog yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar.
Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, mengatakan proses pembongkaran berlangsung atas kesadaran para pedagang setelah pemerintah melakukan pendekatan secara persuasif dan humanis.
Baca Juga : Trotoar Jalan Tinumbu Ditata Ulang, Hak Pejalan Kaki Kembali dan Drainase Optimal
"Saat ini ada kurang lebih 19 lapak yang kita lakukan penataan. Mereka melakukan pembongkaran lapak sendiri secara mandiri karena pendekatan yang kita lakukan secara humanis dengan membangun komunikasi yang baik," ujarnya.
Suasana kebersamaan tampak selama proses relokasi berlangsung. Pemerintah Kota Makassar bersama TNI-Polri, Satpol PP, petugas kebersihan, aparat kecamatan dan kelurahan turut membantu para pedagang memindahkan barang-barang mereka ke lokasi yang telah disiapkan.
Tidak terlihat ketegangan ataupun penolakan. Sebaliknya, proses relokasi berlangsung tertib dengan semangat gotong royong antara pemerintah dan para pedagang.
Baca Juga : Anak Panti Asuhan di Makassar Segera Miliki Wali Sah, Pemkot dan Pengadilan Agama Gelar Sidang Terpadu
Menurut Andi Irwan, pemerintah telah menjalankan seluruh prosedur sebelum melakukan pembenahan kawasan, termasuk memberikan surat peringatan hingga tiga kali kepada para pemilik lapak.
"Kami sudah memberikan peringatan sampai yang ketiga. Alhamdulillah pagi ini kita melakukan pembenahan secara bersama-sama, bukan penertiban atau pembongkaran secara paksa," katanya.
Pemerintah Kota Makassar juga menawarkan solusi relokasi yang dinilai lebih layak bagi para pedagang, yakni di kawasan Kampung Pasar Baru yang lokasinya tidak jauh dari tempat berjualan sebelumnya.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Antar Langsung Delegasi IGS, Tinggalkan Kesan Hangat tentang Makassar di Mata Dunia
Selain itu, sekitar 30 armada truk disiapkan untuk membantu proses pemindahan barang para pedagang.
"Kami sudah siapkan sekitar 30 armada untuk membantu mengangkut barang-barang mereka ke tempat yang mereka inginkan. Kami juga telah menyiapkan lokasi relokasi di sekitar Pasar Kampung Baru," tambahnya.
Penataan kawasan ini merupakan bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Selama ini, lapak pedagang berdiri di atas jalur pedestrian dan saluran drainase yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan publik.
Baca Juga : IGS 2026 Buka Jalan Sister City, Delapan Negara Jajaki Kerja Sama dengan Pemkot Makassar
Sementara itu, Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyebut keberhasilan relokasi damai tersebut merupakan hasil dari komunikasi intensif yang dibangun pemerintah bersama para pedagang sejak jauh hari.
"Alhamdulillah relokasi ini berlangsung aman dan damai. Teman-teman pedagang kelapa sudah memahami maksud dan tujuan penataan kawasan ini sehingga mereka secara sukarela membongkar lapaknya sendiri," ujarnya.
Menurut Nanin, berbagai tahapan sosialisasi dilakukan secara berulang untuk memastikan seluruh pedagang memahami aturan sekaligus solusi yang ditawarkan pemerintah.
Baca Juga : Di Hadapan 41 Delegasi dari 28 Negara, Munafri Promosikan Potensi Makassar kepada Duta Besar Dunia
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berhasil membangun kepercayaan para pedagang sehingga proses relokasi dapat berlangsung tanpa gejolak.
Data Kecamatan Ujung Pandang mencatat terdapat 19 lapak pedagang kelapa yang menempati kawasan pedestrian di sekitar Benteng Fort Rotterdam dan area dekat Kantor RRI. Seluruhnya kini telah bersedia mengikuti proses relokasi yang difasilitasi Pemerintah Kota Makassar.
Setelah pembongkaran selesai, kawasan tersebut akan ditata kembali melalui kolaborasi sejumlah instansi, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, PD Parkir, dan perangkat daerah terkait lainnya.
Keberhasilan relokasi ini menjadi contoh bahwa penataan kota tidak selalu harus dilakukan dengan pendekatan represif. Melalui dialog, empati, dan solusi yang konkret, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ruang publik yang lebih tertib, nyaman, dan representatif bagi warga maupun wisatawan. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
