Jejakfakta.com, LUWU TIMUR — Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, menyampaikan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (7/9/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur tersebut dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Ketua Komisi I DPRD Luwu Timur, Sukman Sadike.
Turut hadir seluruh anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Baca Juga : Babak Baru Perlawanan Petani Laoli, Gugatan PTUN Uji Keabsahan HPL Pemkab Luwu Timur
Wabup Puspawati menyampaikan bahwa lima pandangan umum fraksi tersebut didorong oleh semangat kebersamaan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini dalam penyelenggaraan pemerintahan.
”Pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab yang tinggi dari semua fraksi dengan memberikan saran yang bersifat konstruktif, objektif, dan rasional,” ungkapnya.
Menjawab pandangan Fraksi NasDem, Wabup menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun skala prioritas pembangunan sarana pendidikan melalui aplikasi Satu Data Pendidikan. Sementara itu, perbaikan SDN 209 Mantaipi masih menunggu hasil kajian struktur bangunan.
Baca Juga : Hadiri Pembukaan MTQ VIII KORPRI Nasional, Bupati Irwan Dorong ASN Perkuat Nilai Keagamaan
Kepada Fraksi PAN, pemerintah menegaskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), memperluas layanan kesehatan melalui program Spesialis Juara, memperkuat sektor pertanian, membangun infrastruktur berdasarkan skala prioritas, serta meningkatkan pelayanan PDAM kepada masyarakat.
Menanggapi Fraksi Golkar, Puspawati menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat realisasi belanja daerah melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.
Terhadap Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan pendidikan, kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana sebagai prioritas utama pembangunan guna meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Wabup Puspawati Dukung Peran PKBGT Perkuat Keharmonisan Masyarakat
Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Wabup menekankan bahwa Perubahan APBD harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah, memperkuat pengawasan bersama DPRD dan Inspektorat, serta memusatkan anggaran pada program-program yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (sumber: IKP-Humas/Kominfo-SP)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
