Jejakfakta.com, JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar membawa isu tata kelola dan ketahanan iklim perkotaan ke Urban Climate Forum (UCF) 2026 yang digelar di Pullman Jakarta Thamrin CBD, 16–17 September 2026.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, hadir dalam forum yang diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) tersebut. UCF 2026 mengangkat tema “Advancing Urban Transformation through Climate Action and Governance” atau “Mendorong Transformasi Perkotaan melalui Tata Kelola dan Aksi Iklim.”
Forum ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, pemimpin pemerintahan lokal, organisasi internasional, mitra pembangunan, akademisi, masyarakat sipil hingga sektor swasta untuk membahas tantangan pembangunan kota di tengah perubahan iklim.
Baca Juga : TPA Tamangapa Mulai Berbenah, Sampah Organik Disiapkan Jadi Pakan Sapi
Bagi Makassar, forum tersebut menjadi ruang untuk memperluas pertukaran pengetahuan dan membuka peluang kerja sama terkait sejumlah agenda perkotaan, mulai dari mobilitas berkelanjutan, transisi energi, ketahanan iklim, pengelolaan sampah, Voluntary Local Review (VLR), hingga pelokalan ASEAN Community Vision 2045.
Aliyah mengatakan perubahan iklim tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah membangun dan mengelola kota agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Urban Climate Forum 2026 menjadi ruang penting bagi kami untuk bertukar pengalaman dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan perkotaan, khususnya perubahan iklim. Kota Makassar terus berkomitmen mendorong pembangunan yang tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan, ramah lingkungan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Aliyah.
Baca Juga : 20 Tahun Berdiri di Fasum, 10 Lapak di Gunung Lompo Battang Akhirnya Bongkar Mandiri
Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat menghadapi tantangan perubahan iklim secara sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk membangun kota yang lebih adaptif.
“Persoalan iklim dan pembangunan perkotaan tidak dapat diselesaikan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan berbagai pemangku kepentingan,” katanya.
Ia menambahkan, UCF 2026 juga menjadi kesempatan bagi Makassar untuk belajar dari pengalaman kota lain sekaligus membangun jejaring kerja sama.
Baca Juga : Pemkot Makassar Siapkan 40 Titik SPAM Baru untuk Atasi Kekeringan Jangka Panjang
“Forum seperti ini menjadi kesempatan bagi Makassar untuk belajar, berbagi pengalaman sekaligus membuka peluang kerja sama dengan daerah maupun jejaring kota lainnya,” ujar Aliyah.
Dari Komitmen Iklim ke Aksi di Tingkat Kota
Salah satu agenda penting dalam UCF 2026 adalah mendorong pemerintah daerah menerjemahkan komitmen nasional dan regional mengenai perubahan iklim ke dalam kebijakan dan aksi nyata di tingkat kota.
Baca Juga : Tinjau Wajah Baru TPA Tamangapa, Appi: Kita Tidak Mau Mewariskan Kota yang Jorok kepada Generasi Berikutnya
UCLG ASPAC mendorong pendekatan yang lebih sistematis dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan, termasuk melalui penguatan tata kelola multilevel yang melibatkan pemerintah di berbagai tingkatan.
Sejumlah isu yang dibahas dalam forum juga memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan perkotaan, seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, ketahanan terhadap bencana iklim, energi, sampah dan tata ruang.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, misalnya, menekankan pentingnya pembangunan daerah yang tetap mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga : Rakor Persiapan Kunker Presiden Prabowo, Appi Pastikan Makassar Siap Dukung Sekolah Rakyat
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti persoalan banjir di berbagai daerah, termasuk banjir rob, penurunan muka tanah dan berkurangnya daya serap air.
Bagi Makassar, isu tersebut menjadi bagian dari tantangan pembangunan perkotaan yang membutuhkan kebijakan lintas sektor dan kerja sama antarpemangku kepentingan.
Keikutsertaan Pemkot Makassar dalam UCF 2026 diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat memperluas jejaring dan membuka peluang kolaborasi untuk memperkuat kebijakan transportasi berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, ketahanan iklim dan tata kelola perkotaan.
UCF 2026 berlangsung selama dua hari dan melibatkan sekitar 200 peserta dari unsur pemerintahan, jejaring kota, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pakar dan sektor swasta.
Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur DKI Jakarta sekaligus Co-President UCLG ASPAC Pramono Anung Wibowo, Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Dedi Abdul Hadi, Duta UCLG ASPAC Tri Rismaharini, Wali Kota Padang Fadly Amran, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Gubernur Gorontalo Gunarsih, serta Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Leonardus Tambupolon. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
