Jejakfakta.com, JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar memaparkan strategi pengembangan pendidikan anak usia dini yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, dan kepedulian lingkungan dalam forum tingkat Asia-Pasifik.
Strategi tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menjadi pemateri dalam ARNEC Learning Forum 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).
Dalam forum yang diselenggarakan Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC) itu, Munafri yang akrab disapa Appi memaparkan praktik Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI) di Makassar. Pendekatan ini diarahkan untuk memperluas akses layanan anak usia dini yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap perubahan iklim.
Baca Juga : Bantu Pendidikan Anak Kurang Mampu, Wali Kota Makassar Siapkan Beasiswa untuk Siswa SD-SMP
Bagi Munafri, pembangunan anak usia dini tidak cukup hanya mengandalkan layanan pendidikan. Pemenuhan gizi, kesehatan, pengasuhan, perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat perlu berjalan secara terpadu sejak masa kehamilan hingga anak berusia enam tahun.
"Kami meyakini bahwa investasi pada pengasuhan dan pendidikan anak usia dini bukan sekadar program sosial, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk pembangunan manusia dan masa depan ekonomi Kota Makassar," demikian substansi paparan Appi.
Kolaborasi lintas sektor perkuat layanan PAUD
Baca Juga : Rakor Bersama TNI-Polri, Munafri Instruksikan Camat-Lurah Gencarkan Patroli Malam dan Aktifkan Pos Ronda
Dalam diskusi panel bertajuk kepemimpinan lokal dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan anak usia dini, Munafri menjelaskan bahwa Pemkot Makassar mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pelaksanaan PAUD-HI.
Pendidikan, menurutnya, tidak dapat menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan semata. Karena itu, Pemkot Makassar mengintegrasikan peran sektor kesehatan, perlindungan anak, kependudukan, sosial, lingkungan hidup, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut melibatkan Bunda PAUD beserta kelompok kerjanya di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan, TP PKK, tenaga kesehatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga mitra pembangunan.
Baca Juga : Appi Tak Mau PSEL Makassar Dipaksakan, Penolakan Warga Tamalanrea Jadi Pertimbangan
"Pendekatan ini kami perkuat melalui keterlibatan Bunda PAUD dan kelompok kerjanya di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan, bersama TP PKK, tenaga kesehatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai mitra pembangunan," tuturnya.
Untuk memperkuat implementasi di lapangan, Pemkot Makassar mengintensifkan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan anak usia dini serta para pemangku kepentingan.
Sepanjang 2025 hingga 2026, seluruh satuan PAUD di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Makassar telah mendapatkan pendampingan PAUD-HI. Lebih dari 1.000 guru serta seluruh Bunda PAUD tingkat kecamatan dan kelurahan juga telah mengikuti pelatihan.
Baca Juga : Appi Paparkan Sapta MULIA di Hadapan Praja IPDN: Makassar Harus Jadi Ruang Tamu Indonesia
PAUD negeri dikembangkan menjadi pusat pembelajaran masyarakat
Inovasi lain yang dipaparkan Munafri adalah pengembangan PAUD negeri sebagai Local Education Centre atau pusat pendidikan lokal.
Melalui konsep ini, sekolah tidak hanya difungsikan sebagai tempat anak mengikuti pembelajaran formal, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, pemberdayaan keluarga, dan pembelajaran bersama bagi masyarakat.
Baca Juga : Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham Hadiri Pembukaan Bali Tech Week 2026
Sekolah diharapkan menjadi tempat orang tua memperoleh pengetahuan tentang pengasuhan positif, masyarakat mengikuti kegiatan literasi dan pelatihan keterampilan, serta guru meningkatkan kapasitas profesionalnya.
Konsep tersebut juga diarahkan untuk memperkuat akses pendidikan bagi anak dari keluarga rentan, termasuk anak penyandang disabilitas, agar dapat memperoleh layanan yang lebih inklusif.
Hingga 2026, pengembangan PAUD negeri dengan pendekatan tersebut telah menjangkau sejumlah kecamatan, antara lain Tamalate, Mariso, Bontoala, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala.
Anggaran PAUD mencapai lebih dari Rp30,5 miliar
Selain memperkuat tata kelola dan layanan, Munafri menekankan pentingnya dukungan anggaran yang terukur agar komitmen terhadap pengembangan anak usia dini dapat diwujudkan melalui program nyata.
Dalam paparannya, alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar pada 2025 mencapai sekitar Rp1,37 triliun. Dari jumlah tersebut, program pengelolaan PAUD didukung anggaran lebih dari Rp30,5 miliar.
Anggaran itu digunakan untuk mendukung sarana dan prasarana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik.
Pemkot Makassar juga memaparkan skema pemerataan akses yang memprioritaskan anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Dalam skema tersebut, kuota dialokasikan sebesar 60 persen bagi anak kurang mampu dan 40 persen bagi warga lokal.
Menurut Munafri, perencanaan dan penganggaran perlu memastikan dukungan pembangunan anak usia dini menjangkau kelompok yang membutuhkan serta digunakan secara efektif.
Pendidikan anak usia dini merespons perubahan iklim
Aspek lingkungan menjadi bagian lain dari strategi PAUD-HI yang dipaparkan Makassar di forum internasional tersebut.
Pemkot Makassar mendorong pembiasaan perilaku ramah lingkungan melalui kegiatan urban farming, pengembangan pojok hijau sekolah, pemilahan sampah, pembuatan biopori, serta penciptaan lingkungan belajar yang sehat.
Melalui kegiatan tersebut, sekolah diharapkan menjadi ruang belajar langsung bagi anak untuk mengenal lingkungan sekaligus membangun kebiasaan menjaga alam sejak dini.
Perhatian juga diberikan terhadap layanan pendidikan di wilayah kepulauan, termasuk melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang ramah lingkungan dan dukungan tambahan bagi guru PAUD yang bertugas di wilayah tersebut.
Munafri menyebut sejumlah inovasi lain yang dikembangkan Pemkot Makassar, mulai dari percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi peserta PAUD, penguatan literasi lingkungan, penyediaan ruang pengasuhan keluarga, hingga pengembangan PAUD sehat dan ramah anak.
Menurutnya, pengembangan layanan anak usia dini perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik setiap wilayah, termasuk tantangan lingkungan yang dihadapi.
"Melalui pendekatan holistik-integratif, Makassar berupaya menunjukkan bahwa potensi lokal dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun sistem pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang lebih adil dan berkelanjutan," tutup Appi.
Dalam forum tersebut, Munafri berbagi pengalaman bersama sejumlah perwakilan pemerintah dan organisasi dari kawasan Asia-Pasifik, di antaranya Wakil Gubernur Provinsi Siem Reap, Kamboja; Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi; perwakilan Bhutan, Bangladesh, dan Filipina; serta Sekretariat ARNEC.
ARNEC Learning Forum 2026 mengangkat tema “From Knowledge to Collective Action: Strengthening Climate-Responsive and Well-Financed ECD Systems in Asia-Pacific”, yang menyoroti penguatan sistem pengembangan anak usia dini yang responsif terhadap perubahan iklim dan didukung pembiayaan memadai.
Wali Kota Makassar hadir didampingi Bunda PAUD Kota Makassar sekaligus Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
