Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memperkuat sinergi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menangani isu-isu hak asasi manusia (HAM) di wilayahnya. Hal ini ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, di Balai Kota Makassar, Selasa (27/5/2025).
Munafri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kemenkumham sebagai langkah strategis dalam penyelesaian persoalan HAM secara kolektif dan berkelanjutan.
“Persoalan HAM di Kota Makassar tidak bisa ditangani satu pihak saja. Kita butuh kolaborasi kuat dan terbuka antarinstansi agar setiap isu hukum dan HAM bisa diselesaikan bersama,” ujar Munafri.
Baca Juga : Munafri Hadiri Silaturahmi dengan Mensos di Sulsel, Makassar Siapkan Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
Ia juga menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk membuka ruang partisipatif bagi masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam mengawal kebijakan terkait HAM.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Daniel Rumsowek, menyampaikan bahwa pihaknya hadir sebagai fasilitator, pemantau, evaluator, sekaligus penyelesai isu-isu HAM di wilayah kerja yang kini meluas hingga ke Sulawesi Tenggara.
“Kami siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam hal perlindungan HAM. Evaluasi laporan masyarakat adalah prioritas kami,” kata Daniel.
Baca Juga : Catut Nama Wakil Wali Kota, Modus Sumbangan Masjid Berujung Penipuan, Warga Makassar Diminta Waspada
Daniel juga menyebutkan bahwa Kemenkumham sedang menjalankan program nasional seperti pemberian satu juta sertifikat HAM dan bantuan hukum gratis dengan target lebih dari seribu penerima manfaat di wilayahnya.
Ia menutup pernyataan dengan menegaskan keterbukaan instansinya terhadap laporan pelanggaran HAM dari masyarakat.
“Jika ada pelanggaran HAM, kami siap menindaklanjutinya dengan langkah konkret,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
