Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen pembangunan inklusif dengan memastikan kawasan kepulauan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan kota. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan berbasis riset dan data.
Komitmen ini mengemuka dalam audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Pemerintah Kota Makassar yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (19/1/2026). Audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara akademisi dan pemerintah dalam penyampaian policy brief berjudul “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif.”
Dalam pertemuan tersebut, FISIP Unhas memaparkan sejumlah rekomendasi strategis terkait pengelolaan wilayah kepulauan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pulau. Policy brief ini disusun sebagai respons atas berbagai tantangan pembangunan kawasan kepulauan, mulai dari keterbatasan akses layanan dasar, infrastruktur, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Gandeng LAN RI Susun Formula Baru TPP ASN dan Gaji PJLP Berbasis Beban Kerja
Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam pembangunan kawasan kepulauan di Kota Makassar. Menurutnya, kebijakan pembangunan pulau pada tahun-tahun sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan one size fits all, yakni satu model kebijakan diterapkan secara seragam pada seluruh pulau di Kecamatan Sangkarrang.
“Padahal setiap pulau memiliki karakteristik, persoalan, dan sumber daya yang berbeda. Karena itu, tata kelola pulau harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, FISIP Unhas mendorong penerapan pendekatan Island Policy Proofing, yakni mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik relevan dengan konteks pulau yang menjadi sasaran kebijakan. Dengan pendekatan ini, kebijakan diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga : Dari 10 Besar Menuju 5 Pimpinan, Baznas Makassar Cari Figur Amanah dan Profesional
“Dengan policy proofing ini, kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan konteks pulau sehingga masalah bisa diselesaikan secara lebih efektif dan berdampak,” jelasnya.
Dalam paparannya, Andi Ahmad Yani juga menyoroti sejumlah isu krusial yang masih dihadapi masyarakat pulau, seperti keterbatasan akses transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, air minum, serta persoalan pengelolaan sampah. Ia menekankan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu isu paling mendesak karena berdampak langsung terhadap lingkungan laut dan kesehatan masyarakat.
“Sampah bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan manusia. Mikroplastik dari laut pada akhirnya masuk ke tubuh manusia dan berisiko dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Baca Juga : Respons Cepat Aduan Warga, BPBD Makassar Turun Bersihkan Kanal Bara-Baraya Timur
Ia menambahkan, terdapat sejumlah solusi inovatif yang dapat diterapkan, salah satunya pemanfaatan sampah menjadi energi seperti bahan bakar solar. Riset terkait hal tersebut, kata dia, telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan berpotensi diadaptasi di kawasan kepulauan Makassar.
“Jika ini bisa diterapkan, selain mengurangi sampah, juga dapat membantu nelayan melalui subsidi energi,” katanya.
FISIP Unhas, lanjut Andi Ahmad Yani, siap berkontribusi aktif mendukung Pemerintah Kota Makassar melalui riset, pendampingan kebijakan, serta kolaborasi lintas disiplin dengan fakultas lain, seperti kelautan dan teknik.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Dorong Kolaborasi Antarkota Tangani Krisis Sampah di Raker APEKSI Komwil VI
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang hadir langsung dalam audiensi tersebut menyambut baik kontribusi akademik dari Universitas Hasanuddin. Ia menegaskan bahwa pembangunan kawasan kepulauan merupakan bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan Kota Makassar, khususnya dalam mewujudkan keadilan spasial dan pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat dan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat pulau,” ujarnya.
Munafri menambahkan, Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan sejumlah program strategis pada tahun 2026 untuk memperkuat layanan dasar dan konektivitas kawasan kepulauan. Program tersebut meliputi penyediaan kapal transportasi laut, pengembangan dermaga, serta pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak pulau.
Baca Juga : Lari, Gowes, hingga Lapor Jalan Rusak Bisa Dapat Hadiah dari Pemkot Makassar
“Mulai dari kapal, dermaga, hingga sekolah rakyat kami targetkan mulai berjalan tahun ini, meski masih dalam proses pematangan konsep,” katanya.
Di sektor pendidikan, Munafri menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dengan konsep boarding school. Menurutnya, keterbatasan jenjang pendidikan di pulau menyebabkan banyak anak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi.
“Kami dorong sekolah rakyat dibangun di pulau agar anak-anak tidak harus setiap hari menghadapi risiko perjalanan laut untuk bersekolah,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menyiapkan alternatif berupa rumah singgah atau asrama bagi anak-anak pulau yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.
Terkait persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, Munafri memastikan Pemkot Makassar akan mengoptimalkan penggunaan insinerator dengan standar pengelolaan yang lebih ramah lingkungan.
“Kita maksimalkan sesuai standar, bukan sekadar pembakaran, agar persoalan sampah di pulau bisa tertangani dengan lebih baik,” pungkasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
