Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Gowa menegaskan bahwa penyaluran bantuan dan program pemberdayaan pelaku usaha harus berbasis data yang valid dan terukur. Karena itu, Sensus Ekonomi (SE) 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan ekonomi daerah benar-benar menyentuh sasaran.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (10/6/2026). Ia menekankan bahwa kualitas data akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi di daerah.
“Sensus Ekonomi ini sangat penting karena akan memberikan gambaran kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Data yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Sulsel Jadi Daerah Pertama Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Makassar Dorong Data Investasi
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi riil pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga besar, sekaligus mengevaluasi efektivitas program bantuan yang selama ini berjalan.
Darmawangsyah juga mengajak pelaku usaha di Gowa untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar saat proses pendataan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan turun langsung ke rumah tangga dan unit usaha.
“Keterbukaan data dari masyarakat sangat penting agar pemerintah bisa melihat potensi dan tantangan ekonomi secara utuh,” tambahnya.
Baca Juga : Sambut Kepulangan 385 Jemaah Haji, Wabup Gowa Harapkan Jadi Teladan di Tengah Masyarakat
Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk mendata seluruh aktivitas usaha, termasuk sektor digital yang kini berkembang pesat.
Lebih dari 8.000 petugas akan dikerahkan di seluruh Sulawesi Selatan untuk memastikan pendataan berjalan menyeluruh dan akurat.
“Sensus ini diharapkan menghasilkan basis data komprehensif sebagai landasan kebijakan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga : Terima Kunjungan KemenHAM, Wabup Gowa Tegaskan Komitmen Penguatan HAM
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memulai pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan sensus penuh, bukan berbasis sampel.
“Seluruh pelaku usaha akan didata, termasuk usaha rumah tangga dan ekonomi digital. Data dijamin kerahasiaannya dan akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah,” katanya.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyambut baik pelaksanaan sensus ini dan menilai data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting dalam memperbaiki distribusi bantuan serta memperkuat perencanaan ekonomi daerah.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan metode pendataan langsung di seluruh wilayah. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
