Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Gowa menegaskan bahwa penyaluran bantuan dan program pemberdayaan pelaku usaha harus berbasis data yang valid dan terukur. Karena itu, Sensus Ekonomi (SE) 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan ekonomi daerah benar-benar menyentuh sasaran.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (10/6/2026). Ia menekankan bahwa kualitas data akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi di daerah.
“Sensus Ekonomi ini sangat penting karena akan memberikan gambaran kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Data yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : HUT ke-357 Sulsel, Plt Bupati Gowa dan Ketua TP PKK Meriahkan Kirab Swasembada Pangan
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi riil pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga besar, sekaligus mengevaluasi efektivitas program bantuan yang selama ini berjalan.
Darmawangsyah juga mengajak pelaku usaha di Gowa untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar saat proses pendataan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan turun langsung ke rumah tangga dan unit usaha.
“Keterbukaan data dari masyarakat sangat penting agar pemerintah bisa melihat potensi dan tantangan ekonomi secara utuh,” tambahnya.
Baca Juga : Ribuan Pengunjung Padati Expo UMKM Haji dan Umrah di Gowa, Potensi Perputaran Uang Rp10 Miliar
Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk mendata seluruh aktivitas usaha, termasuk sektor digital yang kini berkembang pesat.
Lebih dari 8.000 petugas akan dikerahkan di seluruh Sulawesi Selatan untuk memastikan pendataan berjalan menyeluruh dan akurat.
“Sensus ini diharapkan menghasilkan basis data komprehensif sebagai landasan kebijakan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga : Plt Bupati Gowa Dorong UMKM Lokal Masuk Rantai Pasok Kebutuhan Jemaah Haji dan Umrah
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memulai pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan sensus penuh, bukan berbasis sampel.
“Seluruh pelaku usaha akan didata, termasuk usaha rumah tangga dan ekonomi digital. Data dijamin kerahasiaannya dan akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah,” katanya.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyambut baik pelaksanaan sensus ini dan menilai data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting dalam memperbaiki distribusi bantuan serta memperkuat perencanaan ekonomi daerah.
Baca Juga : Pemkab Gowa Siap Sukseskan Expo UMKM Haji 2026, Wabup Dorong Promosi Kerajinan Lokal
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan metode pendataan langsung di seluruh wilayah. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
