Jejakfakta.com, MAKASSAR – Perumda Air Minum Kota Makassar menggelar sosialisasi penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran non-tunai di Kantor Wilayah Pelayanan IV, Jalan Ratulangi, Jumat (24/7/2026).
Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham yang mendorong seluruh transaksi pada badan usaha milik daerah (BUMD) dilakukan secara non-tunai atau cashless.
Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan Perumda Air Minum Kota Makassar, Wirda Fauzah Madjid. Kegiatan ini turut dihadiri pejabat struktural perusahaan, jajaran Wilayah Pelayanan IV, serta perwakilan PT Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai mitra penyedia sistem pembayaran digital.
Baca Juga : NasDem Minta Pemkot Makassar Tunda Aturan Sampah Residu 1 Agustus, Warga Dinilai Belum Siap
Dalam sambutannya, Wirda Fauzah Madjid mengungkapkan bahwa Perumda Air Minum Kota Makassar saat ini telah mencatat sekitar 88 persen transaksi pelanggan dilakukan secara non-tunai. Meski demikian, masih terdapat sekitar 12 persen pelanggan yang melakukan pembayaran secara tunai sehingga menjadi fokus edukasi perusahaan.
"Perusahaan telah mendapat arahan dari Bapak Wali Kota agar seluruh transaksi pembayaran dilakukan secara non-tunai. Karena itu, sisa 12 persen pelanggan yang masih membayar secara tunai menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk terus diedukasi," ujar Wirda.
Menurutnya, penggunaan QRIS menjadi salah satu alternatif yang dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi. Selain melalui aplikasi PAMNAS, pelanggan juga dapat membayar tagihan melalui berbagai platform digital seperti mobile banking, OVO, ShopeePay, Tokopedia, maupun aplikasi pembayaran lainnya yang telah terintegrasi.
Baca Juga : Sekda Makassar Dorong Peserta PKP Jadi Penggerak Perubahan, Pelayanan Publik Harus Berbasis Mutu
Ia meminta seluruh petugas, khususnya kasir di setiap wilayah pelayanan, aktif memberikan informasi kepada pelanggan mengenai berbagai pilihan pembayaran digital tersebut. Apabila pelanggan belum memiliki aplikasi pembayaran tertentu, mereka tetap dapat memanfaatkan fasilitas QRIS yang disediakan melalui kerja sama dengan BNI.
"Harapan direksi ke depan seluruh pelanggan sudah beralih menggunakan pembayaran secara non-tunai. Karena itu saya meminta seluruh petugas di wilayah benar-benar memahami teknis penggunaan QRIS agar nantinya tidak ada kendala saat melayani pelanggan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan BNI, Hardinas, menjelaskan bahwa mesin pembayaran digital yang tersedia di seluruh Wilayah Pelayanan Perumda Air Minum Kota Makassar mampu melayani berbagai metode transaksi tanpa uang tunai.
Baca Juga : Hadapi Krisis Air, Andi Syahrum Ungkap Tiga Langkah PDAM Pulihkan Distribusi hingga Wilayah Utara
Pelanggan dapat melakukan pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, mobile banking dari berbagai bank, hingga dompet digital seperti OVO, GoPay, ShopeePay, serta layanan pembayaran berbasis QRIS lainnya.
Menurut Hardinas, sistem tersebut memberikan fleksibilitas bagi masyarakat. Pelanggan yang datang ke kantor pelayanan tanpa membawa uang tunai maupun dompet tetap dapat menyelesaikan pembayaran hanya dengan menggunakan telepon genggam melalui pemindaian QRIS.
"Semua pembayaran dapat diakomodasi melalui sistem digital yang kami siapkan. Mau menggunakan kartu, QRIS, e-wallet, maupun mobile banking semuanya bisa dilakukan di loket pelayanan," ujarnya.
Baca Juga : Respons Aduan di Lontara+, Pemkot Makassar Gerak Cepat Padamkan Kebakaran Sampah di Jalan Leimena
Tidak hanya melayani pembayaran pelanggan individu, BNI juga menyediakan fasilitas Virtual Account (VA) bagi mitra maupun instansi yang melakukan pembayaran secara jarak jauh. Nomor Virtual Account dapat dikirim kepada mitra sehingga proses transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan terdokumentasi secara digital.
Melalui sosialisasi ini, Perumda Air Minum Kota Makassar berharap transformasi menuju layanan pembayaran digital dapat semakin meningkatkan kemudahan, keamanan, dan efisiensi transaksi pelanggan.
Langkah tersebut sekaligus mendukung kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang modern dan berbasis sistem pembayaran non-tunai. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
