Makassar, jejakfakta.com - Direksi Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Makassar, Jl AP Pettarani, kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/2/2023). RDP untuk menindaklanjuti surat dari LSM Laskar Merah Putih (LMP) Perwakilan Sulsel terkait dana pensiunan pegawai PDAM Makassar.
Ketua Komisi B DPRD Makassar Erick Horas yang memimpin rapat. Erick didampingi legislator Muchlis Misbah, Ari Ashari Ilham, Budi Hastuti dan anggota dewan lainnya.
Erick, dalam sambutannya, menyampaikan polemik seputar dana pensiunan pegawai PDAM Makassar yang belum cair dan bersoal dengan pihak Asuransi Bumiputera 1912 sebagai tempat asuransi para pensiunan PDAM Makassar.
Baca Juga : PDAM Makassar Kebutan Koneksi Pipa Pongtiku, Plt Dirut Hamzah Ahmad Tinjau Pengerjaan hingga Larut Malam
Direktur Teknik PDAM Makassar Asdar Ali menyampaikan data dari Actuaria semacam KAP dari Bumiputera, dana pensiunan PDAM Makassar kurang lebih Rp 80 miliar pada tahun 2019 dan masih tersimpan di Bumiputera.
Asdar menambahkan bahwa Direktur Utama, Dirtek, dan lawyer PDAM Makassar juga sudah bertemu dengan Pimpinan Pusat AJB Bumiputera 1912 serta perwakilan pemegang polis dari Asuransi Bumiputera 1912, di kantor Bumiputera Jakarta Senin 20 Februari 2023. Mereka menjanjikan dalam waktu dekat solusi soal polemik pembayaran dana pensiunan pegawai PDAM Makassar yang tersimpan dan belum terbayarkan.
Baca Juga : PDAM Makassar Tanggap Cepat Keluhan Pelanggan, Kualitas Air di Mallengkeri Kembali Dinormalisasi
"Izin dari OJK sudah ada untuk menghitung dana pemegang polis yang akan dibayarkan, semoga dalam waktu dekat akan segera mereka berikan kepada PDAM Makassar," kata Asdar Ali dalam RDP DPRD Makassar.
Sementara Kanwil Sulawesi Selatan Perwakilan Bumiputera, Aslim, mengatakan, memang saat ini sementara ada perhitungan dari pusat soal pembayaran asuransi dari pensiunan pegawai PDAM Makassar.
Baca Juga : Sinergi Dewas dan Direksi Perumda Air Minum Makassar Perkuat Kinerja dan Pelayanan Publik
"Kami juga berharap polemik ini segera diselesaikan walaupun memang ada hitung-hitungan dari Tim Actuaria Bumiputera," kata Aslim.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Muliati, mengatakan, Bumiputera harus bertanggungjawab atas kejadian ini karena mereka sudah menunggu lama untuk dibayarkan.
Legislator Muchlis Misbah mengatakan bahwa lihak LMP juga harusnya kritis terhadap Bumiputera karena dana pensiunan ada di sana bukan di PDAM.
Baca Juga : Hamzah Ahmad Sambut Tim BPK, Tegaskan Dukungan Penuh untuk Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas
"Jadi sekali-kali LMP juga menduduki Bumiputera karena di sana dananya tersimpan," kata Muchlis.
Pensiunan PDAM Makassar yang diwakilkan kepada Ketua LBH LMP, Wahyuddin, mengatakan, temuan BPK Sulsel smasih memberi ruang kepada PDAM karena LHP BPK hanya menyampaikan tentang Kelebihan pembayaran yang dilakukan ke Bumiputera.
"Bukan dilarang membayar premi tapi karena adanya kelebihan pembayaran atau over anggaran jadi mohon bantuannya supaya dana Pensiunan dapat dibayarkan segera karena sudah masuk tahun keempat," kata Wahyudin.
Baca Juga : Perbaikan Pompa Kima A1, Distribusi Air PDAM di Sejumlah Wilayah Makassar Terganggu Sementara
Anggota Komisi B DPRD, Aswar ST, menyampaikan agar semua pihak, antara pensiunan, PDAM dan LMP Sulsel untuk tetap mengawal.
"Agar solusi dapat segera menemukan titik terang," kata Aswar.
Sementara legislator Ari Ashari Ilham meminta kepastian dari pihak asuransi Bumiputera kapan pembayaran dapat direalisasikan karena terlalu lama menunggu.
"Janganmi terus janji-janji karena masalahnya sudah lama," tegas Ari.
Syamsuddin Raga mendorong agar pihak PDAM harus terus melakukan pendekatan kepada pihak Bumiputera untuk segera melakukan Pembayaran kepada para pensiunannya.
Rapat Dengar Pendapat DPRD Makassar ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan terkait polemik dana pensiunan tersebut.
Sebelumnya RDP dilakukan tahun 2020 akan tetapi belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh karena pihak Asuransi Bumiputera belum memberikan jawaban pasti kapan pembayaran pensiunan akan direalisasikan kepada para mantan pegawai PDAM Makassar dan apresiasi kepada LMP Sulsel yang terus mengawal masalah ini.
Terpisah, Direktur Utama PDAM Makassar Beni Iskandar menegaskan bahwa direksi yang ada sekarang ini tidak tinggal diam dan akan terus berusaha agar dana pensiunan pegawai PDAM Makassar dapat dibayarkan oleh Bumiputera.
"Tidak ada kata mendiamkan masalah ini, pokoknya apapun upaya akan kami tempuh sampai kewajiban pembayaran hak Pensiunan kami diselesaikan dengan baik oleh pihak Bumiputera," kata Beni Iskandar.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
